Umum

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Jumat (22/01/2021), bertempat di Media Center KPU Ngawi melaksanakan kegiatan koordinasi menjelang agenda Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020. Rapat berlangsung jam 09.00 dengan dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina Sulistyanti. Dalam pertemuan tersebut hadir anggota Bawaslu Ngawi, unsur dari Polres Ngawi, Gugus Tugas (Dinas Kesehatan) serta Tenaga Penghubung Paslon Ony Anwar Harsono – Dwi Rianto Jatmiko. Diantara pembahasan meliputi runddown acara, kesiapan pengamanan dan kesiapan tim kesehatan serta optimalisasi pemberlakukan protokol kesehatan pencegahan covid 19. Aman Ridho Hidayat Anggota KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan mengungkapkan bahwa pihaknya berkoordinasi untuk menyamakan pandangan dan bersama menyukseskan agenda penetapan, di tengah masa pandemi. Pihaknya akan kembali melakukan live streaming pada Youtube KPU Ngawi. “Kami melakukan live streaming seperti tahapan sebelumnya. Ini mengingat pembatasan undangan. Sehingga masyarakat bisa menyaksikan jalannya pleno penetapan, dari tempat masing-masing.” ujar Ridho. (humas KPU Ngawi)

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjalan relatif aman dan lancar. Kegiatan Pemilihan menorehkan angka partisipasi mencapai 76,09 persen. Selain itu juga penerapan Protokol kesehatan mulai dari pemilih, peserta hingga penyelenggara, dari masa tahapan hingga hari pemungutan suara. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menyampaikan hal tersebut, saat memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan 2020 dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan Komisi II DPR pada Selasa (19/1/2021). Pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu, Ilham pun berterima kasih atas dukungan semua pihak hingga suksesnya penyelenggaraan Pemilihan 2020 ini. Seperti dilansir dari kpu.go.id, dalam paparannya Ilham juga menyampaikan pemenuhan dan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBD (melalui NPHD) ataupun APBN, yang kesemuanya diakuinya terpenuhi dan teralokasi dengan baik. Ilham juga sempat melaporkan kesuksesan penggunaan aplikasi Sirekap pada Pemilihan 2020. Meski masih ditemukan hambatan, namun dia memastikan evaluasi yang telah dihimpun menjadi masukan agar penggunaan Sirekap lebih baik di pemilihan atau pemilu berikutnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan kesuksesan Pemilihan 2020 adalah hasil koordinasi yang baik dari semua pihak. Termasuk Satgas Covid-19 yang rutin menyampaikan data dan memberikan masukan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran virus. “Pasangan calon juga mau (berkampanye) membagikan masker dan menerapkan protokol kesehatan sehingga menjadi model dan isu sentral bagi para pendukungnya,” kata Tito. Tito mengatakan bahwa suksesnya Pemilihan 2020 juga bisa dilihat dari angka partisipasi pemilih yang mencapai 76,09 persen. Capaian ini bahkan diakui Tito mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk negara lain yang menilai Indonesia sukses menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi. “Amerika saja yang melaksanakan pemilu (partisipasinya) itu 66,9 persen, itu tertinggi selama 120 tahun terakhir. Korea Selatan juga tingkat partisipasinya 66,2 persen tertinggi selama 28 tahun terakhir. Kami dapat banyak apresiasi, salah satunya Duta Besar Amerika Serikat dimana mereka mengikuti dan mengucapkan selamat,” ungkap Tito. Tito berharap kesuksesan Pemilihan 2020 dapat menjadi contoh, bagaimana sesungguhnya masyarakat mau untuk patuh pada protokol kesehatan selama dilakukan dengan pengawasan ketat dan aturan yang mengikat. Sementara itu Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan hasil pengawasan lembaganya selama penyelenggaraan Pemilihan 2020. Beberapa yang dilaporkan seperti masih adanya pelanggaran konvensional (politik uang, netralitas ASN), hingga pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan berlangsung. Sementara Ketua DKPP, Muhammad, menyampaikan jumlah aduan yang masuk ke lembaganya selama kurun waktu 1 Januari 2019 hingga 15 Januari 2021. Dia juga memberikan apresiasi kepada kolega penyelenggara pemilu yang sukses melaksanakan Pemilihan 2020 di masa pandemi. (kpu.go.id)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id, Senin (11/01/2020) KPU Kabupaten Ngawi menerapkan Work From Home (WFH). Ini seiring diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, sebagai bagian dari PPKM wilayah Jawa-Bali. Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi Eddy Sukamto, S.STP, M.Si  mengatakan bahwa dengan adanya WFH maka ada jadwal untuk personil yang bekerja di Kantor, maupun yang bekerja di rumah.  “Kita ikut serta dalam upaya bersama mencegah penyebaran Covid 19. KPU Ngawi memang telah menyelesaikan mayoritas kegiatan dan tahapan, namun masih banyak tugas yang harus diselesaikan baik rutin maupun agenda yang menjadi bagian akhir dari tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.” ujar Pak Eddy dalam rapat internal Senin pagi. Pak Eddy menambahkan bahwa jumlah SDM yang dijadwalkan WFH sejumlah 75 persen dari total personil, sehingga rata-rata yang mengerjakan tugas di kantor  adalah 25 %. Seperti diketahui, untuk mencegah laju penyebaran covid 19, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 menerbitkan aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.  PPKM sejak hari Senin Tanggal 11 Januari 2020 dilaksanakan hingga tanggal 25 Januari 2020. (Humas KPU Ngawi)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Menjelang penghujung tahun 2020, KPU Kabupaten Ngawi menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba foto dalam rangka sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan di ruang Rumah Pintar Pemilu RPP, Selasa siang (29/12/2020). Terdapat 3 pemenang utama, 3 pemenang harapan, dan 25 pemenang hadiah hiburan. Pemenang utama mengikuti penyerahan hadiah yang ditayangkan melalui facebook KPU Ngawi. Diantaranya adalah : Putri Nur Aini (Juara 1), Dicki Tri Laksono (Juara 2), Bibit Anggi Lestari (Juara 3). Sedangkan Peraih Harapan 1 Aan Suprapto, Harapan 2 Aina, dan Harapna 3 M. Naufal. Pemenang 1,2,3 meraih hadiah brupa uang tunai sebesar 1.500.000,- , 1.200.000,-  dan  800.000,- sedangkan harapan 1,2,3 mendapatkan 600.000,-, 500.000,- dan 400.000,-  Pemenang hadiah hiburan memperoleh masing-masing uang tunai sebesar 200.000,-. Anggota KPU Ngawi, Sudarsono menyampaikan bahwa lomba foto merupakan event pamungkas dari rangkaian kegiatan sosialisasi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilih di TPS. “KPU Ngawi telah membuat beragam kegiatan sosialisasi dan salah satunya adalah lomba foto ini. Dengan ragam sosialisasi itu, membawa KPU Ngawi mendapatkan penghargaan dari KPU Jatim, menjadi Terbaik II Sosialisasi Terinovatif.” ungkap Sudarsono setelah acara penyerahan hadiah. Dalam kesempatan tersebut, Sudarsono, yang juga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM ini mengungkapkan terimakasihnya kepada seluruh warga Kabupaten Ngawi yang telah mendukung sukses Pilkada, serta menggunakan hak pilih sehingga partisipasi mencapai lebih dari 77%.  (Hupmas/ bimo we)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Setelah menerima penghargaan dalam bidang Sosialisasi dan Data Pemilih, KPU Kabupaten Ngawi mendapatkan Penghargaan Bidang Teknis Penyelengaraan. Kali ini, adalah Terbaik III Kategori Manajemen Pelaksanaan Tahapan Teknis dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur. Penghargaan diterima dalam acara Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang bertempat di KPU Kabupaten Tulungagung Jl. Kh. R. Abdul Fattah Tulungagung. Aman Ridho Hidayat, anggota KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan mengungkapkan bahwa dengan evaluasi oleh provinsi, pihaknya berharap akan menjadi bahan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemilihan dimasa mendatang. “Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan. Ini melengkapi rasa syukur kami, setelah pelaksanaan tahapan puncak yaitu rekapitulasi suara di Kabupaten pada 16 Desember 2020 lalu.” ungkap Ridho. Ridho menambahkan, pihaknya berharap kegiatan penetapan calon terpilih menjadi agenda pungkasan. Meski demikian, untuk jadwalnya masih menantikan terbitnya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi. Rapat Evaluasi bidang teknis, dilaksanakan Minggu s/d  Selasa (20 – 22 Desember 2020), yang dihadiri peserta dari 19 KPU Kab/Kota meliputi  anggota KPU Kab/Kota, Divisi Teknis Penyelenggaraan, 1 (satu) orang Sub Koordinator Subbagian Teknis dan Hupmas, serta 1 (satu) orang Operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota.  (Hupmas/ bimo we)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengapresiasi inovasi dan kerja keras yang telah dilakukan jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota teruta dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan 2020. Untuk tingkat partisipasi sendiri KPU hingga saat ini terus memperbarui berdasarkan data-data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama melalui formulir D Hasil-KWK. “Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Padahal banyak persepsi publik yang mengkhawatirkan pemilih tidak datang ke TPS di tengah pandemi Covid-19, namun pemilih tetap datang karena kita terapkan protokol kesehatan dengan baik. Untuk itu, inovasi dan upaya yang telah dilakukan, kita evaluasi bersama untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemilu/pemilihan ke depan,” tutur Anggota I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Webinar Rapat Koordinasi Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat, Jumat (18/12/2020). Dewa juga menjelaskan, KPU menghitung tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan data resmi di tingkat kabupaten/kota. Tata cara penghitungan berasal dari formulir D Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari DPT ditambah DPTb dan DPPh dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen. “Sejalan kita semua mempersiapkan laporan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. Semoga kita juga bisa membuat satu buku khusus terkait pemilihan. Buku tersebut akna menampilkan perjuangan, inovasi dan usaha positif kita di masing-masing daerah, sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik di atas target yang sudah ditetapkan, apalagi penyelenggaraan pemilihan ini di tengah pandemi Covid-19,” ujar Dewa di depan peserta webinar. Dikesempatan yang sama, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta semua jajarannya untuk memastikan kembali data-data sebelum dihitung dalam rumus tingkat partisipasi masyarakat. Contohnya hitungan pengguna hak pilih dari DPT ditambah DPTb dan DPPh, apabila DPPh tersebut mau dimasukkan, maka harus dipastikan data pemilih pindahan tersebut sudah benar dan data di tempat asalnya harus sudah dicoret. “KPU provinsi bukan hanya menerima dan mengumpulkan data semata, tetapi harus memastikan kembali data-data dari masing-masing kabupaten/kota sudah benar. Selain itu, sejauh mana laporan penggunaan Sirekap, harus dilaporkan daerah mana saja yang sudah bisa 100 persen, daerah mana saja yang belum 100 persen. Ini tantangan kita bersama apakah kita mampu mendokumentasikan hasil di semua TPS, untuk itu diupayakan Sirekap di semua daerah bisa 100 persen,” tegas Arief. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah juga meminta semua jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mempunyai pemahaman yang sama dalam merumuskan tingkat partisipasi di daerahnya. Sirekap dalam prosesnya juga harus didukung manualnya untuk mencocokkan data. Targetnya setelah dua hari rakor ini, masing-masing KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat menyelesaikan data tingkat partisipasinya. Rakor ini akan digelar dalam dua gelombang selama dua hari. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 Gelombang I Sesi 1 diikuti KPU Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, kemudian Sesi 2 diikuti KPU Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Lampung. Selanjutnya hari Sabtu 19 Desember 2020, Gelombang II Sesi 1 diikuti KPU Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Jawa Barat, Sesi 2 diikuti KPU Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Jambi, Sesi 3 diikuti KPU Provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (kpu.go.id).