Umum

Kementerian Luar Negeri kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum atau BDF. Sebuah kegiatan bertaraf Internasional. Kegiatan pada tahun 2019 ini, mengangkat tema “Democracy and Inclusivity”. Dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Jumat (6/12/2019). Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman berkesempatan menjadi pembicara panel diskusi,  yang menghadirkan  peserta dari 90 perwakilan negara dan 7 perwakilan organisasi internasional itu. Dalam kesempatan itu, Arief menceritakan pengalaman KPU dalam melaksanakan Pemilu Serentak 2019, yang merupakan terbesar dan terumit. Dimana didalamnya  melibatkan petugas, logistik, dan pemilih dalam jumlah besar. Seperti dilansir dari kpu.go.id, Arief mengatakan bahwa pada Pemilu 2019, dari 268.074.600 penduduk Indonesia, jumlah pemilih mencapai 192.770.611. Sedangkan untuk petugas penyelenggara pemilu di TPS sebanyak 5.666.717.  Sehubungan dengan  keterwakilan perempuan di Gedung Dewan, mencapai 120 kursi atau 20,86 persen, dibandingkan pemilu 2014 yang hanya 97 kursi. Arief menjelaskan, dalam mewujudkan keterwakilan perempuan, pihaknya telah mengambil banyak langkah. Termasuk, melibatkan perempuan dalam keanggotaan penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota, termasuk petugas badan ad hoc baik PPK, PPS, dan KPPS. Sementara itu, terkait penyandang disabilitas, Pada Pemilu 2019 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, mencapai 173.517 dari total 363.200 atau 0,191% dari DPT. Arief juga menekankan pentingnya nilai transparansi dalam menciptakan pemilu yang inklusif. Menurutnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi pada Pemilu 2019 KPU telah mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui sistem yang sudah dibangun seperti Situng untuk Penghitungan Suara, Sipol untuk mendukung Verifikasi Partai Politik, Sidalih untuk Data Pemilih, serta Sistem Informasi lainnya. Inklusifitas menurutnya, bukan hanya melayani pemilih gunakan hak pilih, tetapi juga harus transparan dan melibatkan pemangku kepentingan. Pada Bali Democracy Forum, selain Indonesia, hadir pula perwakilan dari India, yang juga berbagi pengalaman penyelenggaraan pemilu.

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Setiap diri yang berada dalam organisasi harus membuka ruang untuk diskusi dan saling mengisi. Skat-skat komunikasi harus dihilangkan,  agar komunikasi bisa mengalir, dan  bisa menunjang kinerja masin-masing. Demikian disampaikan Prima Aequina Sulistyanti, Ketua KPU Kabupaten Ngawi. “Kita harus telah selesai dalam poblem komunikasi,  skat-skat harus hilang.  Karena Komunikasi adalah hal penting untuk menunjang sukses dalam tugas dan pekerjaan. Pernyataan Prima itu, diungkapkan saat membuka Evaluasi Tahapan terkait Pelaporan Dana Kampanye, Jumat (6/11/2019). Prima menambahkan, bahwa setiap personil dari Divisi dan Sub Bagian apapun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, harus memahami tahapan. Sehingga selaras dalam perjalanan melaksanakan tahapan. (hupmas)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Jumat (6/12/2019) Staf KPU Kabupaten Ngawi, mengikuti diskusi untuk memperdalam pemahaman terkait produk hukum. Kegiatan ini dilaksanakan usai evaluasi terkait Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019. Dalam sesi diskusi, setia kelompok mendalami rancangan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi, untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil. Bupati Tahun 2020. Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi, Eddy Sukamto menyampaikan bahwa diskusi menjadi hal penting,  terlebih untuk memahami rancangan dan produk hukum. Ini karena dalam mengemban tugas, tak bisa lepas dengan naungan regulasi. Dalam diskusi kelompok kali ini, komisioner setiap divisi menyatu dengan kasubbag dan staf masing masing bagian atau tupoksi. Mereka mendalami PKPU No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (hupmas)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Jumat (6/12/2019) KPU Kabupaten Ngawi,  melaksanakan Evaluasi dan Pendokumentasian Arsip Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2019. Nanang Subekti, selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan, bahwa diantara tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman peserta terhadap tahapan dan permasalahan yang dihadapi serta menggali masukan kepada peserta, untuk peningkatan kualitas tahapan di masa yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina berharap, bahwa  pertemuan itu, bisa menjadi wahana meningkatkan kemampuan seluruh personil dan SDM di KPU kabupaten Ngawi.  Lebih lanjut, Prima mengemukakan bahwa Ruh dari pelaporan Dana Kampanye adalah pertanggungjawaban dan keterbukaan dana kampanye yang diterima oleh peserta Pemilu. Disisi lain, masyarakat juga bisa mengetahui seberapa besar biaya kampanye,  dan tata administrasi dana kampanye peserta pemilu. Kegiatan yang berlangsung di Notosuman tersebut, diawali dengan paparan kilas balik tahapan  pelaporan  Dana Kampanye oleh Prima Aequina Sulistyanti, paparan Jakiyem tentang seputar regulasi kepemiluan, serta diskusi kelompok . (hupmas)

Ketua KPU RI Arief Budiman kembali mengingatkan pentingnya memegang prinsip-prinsip bagi penyelenggara pemilu khususnya yang baru menjabat. Dia menyebutkan, diantaranya adalah empat hal, diantaranya adalah kerja transparan, bekerja dengan penuh integritas, bekerja profesional, dan bekerja dengan penuh integritas. Mengutip dari kpu.go.id, Arief Budiman menjelaskan, bahwa dengan kerja transparan, publik percaya dengan apa yang dilakukan oleh penyelenggara. Dengan integritas, penyelenggara pemilu tidak boleh memiliki kecenderungan pada pihak tertentu. “Ketiga anda harus bekerja profesional, pemilu dilaksanakan oleh orang yang paham pemilu itu yang dimaksud profesional, anda mengerti apa itu surat suara, apa itu kotak suara, jangan sampai orang tanya anda enggak bisa jawab,” tambahnya. Terakhir, karena KPU sebagai organisasi yang unik karena kepemimpinannya kolektif kolegial maka kerjasama tim menurut pria asal Surabaya tersebut, menjadi penting untuk selalu dibangun. Demikian, sebagian pesan yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat (6/12/2019), saat melantik lima Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Kota Palembang Periode 2019-2024.

Pasuruan,  kab-ngawi.kpu.go.id – Rapim KPU Kabupaten/Kota Se-Jatim yang dilaksanakan di Royal Tretes View Hotel Pasuruan di hadiri oleh Ketua KPU RI Arif Budiman. Kegiatan yang dilaksanakan 3 – 5 Desember 2019 ini, antara lain membahas tentang Perencanaan dan Program Anggaran tahun 2020, dengan peserta Rapat seluluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota Se Jatim. Dalam sambutannya di acara tersebut Pak Arif, sebutan Ketua KPU RI secara lugas memastikan bahwa 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan di tahun 2020 benar-benar sudah siap. Adapun indikator kesiapan terseBut menurut beliau adalah yang pertama tentang Anggaran, Pak Arif secara langsung mengabsen 19 Kabupaten/Kota secara bergantian, “Apakah pasca NPHD keuangan sudah ditranfer ke satker KPU Kabupaten/Kota, kemudian nilainya berapa yang ditransfer”. Kemudian indikator kesiapan yang ke dua adalah, Penguasaan pengetahuan tentang regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan Pemilihan 2020, Arif Budiman mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu harus mampu menguasai pemahaman tentang regulasi kepemiluan. Dan indikator kesiapan yang ketiga adalah, tentang SDM, bukan hanya Komisionernya saja yang lengkap dan kondisinya dipastikan sehat, akan tetapi juga seluruh formasi di sekretariat KPU Kabupaten/Kota mulai Sekretaris, Kasubag dan staf harus dipastikan tidak ada yang kosong, bagi satker yang kasubag ataupun sekretarisnya masih kosong, segera laporkan dan kordinasikan dengan KPU Provinsi untuk segera mendapatkan pengisian atas kekosongan jabatan. Diakhir arahannya Ketua KPU RI mengungkapkan keoptimisannya, bahwa pelaksanaan Pemiihan 2020 di 19 Kabupaten/ Kota di Jatim akan lancar dan sukses diselenggarakan. (arh)