Umum

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Pada Senin (9/12/2019)  dunia memperingati sebagai hari anti korupsi sedunia. Korupsi menjadi musuh yang harus dihapuskan untuk kemajuan yang utuh bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Senada dengan itu, Sudarsono anggota KPU Kabupaten Ngawi yang membidangi SDM mengungkapkan bahwa sebagai penyelenggara, pihaknya berkomitmen bersama untuk menjadi penyelenggara yang kredibel dan professional. Mengutamakan amanah dan kinerja yang sebaik-baiknya dalam menyelenggarakan Pemilihan dan Pemilu. Menurutnya dengan demikian, telah ikut berperan ikut mencetak pemimpin yang berkualitas, dan anti korupsi. Semangat ini juga harus senada dengan para pemilih yang notabene adalah masyarakat, dalam memilih Calon Pemimpin dalam setiap momentum Pemilu. (hupmas)

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 merupakan perhelatan besar dari oleh dan untuk rakyat. Pemilihan itu menjadi wujud perjalanan berdemokrasi. Dalam pelaksanaannya, harus dilandasi semangat  memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa integritas menjadi hal penting dalam mencapai sukses penyelenggaraan pemilihan. Integritas itu menurutnya, tidak hanya dimiliki oleh penyelanggara, namun juga para peserta. Demikian, seperti ditulis dalam laman kpu.go.id, Sabtu (7/12/2019). Hal tersebut disampaikan Wahyu Setiawan, dalam acara launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dobo, Kepaluan Aru, Provinsi Maluku. Wahyu menegaskan, bahwa penyelenggara harus berkomitmen melayani peserta pemilu, calon bupati dan wakil bupati serta pemilih dengan tulus hati. Selain itu, juga mengedepankan  kejujuran dan keadilan. Wahyu juga kembali tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. “Keragaman kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh di adu domba oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja mengadu sesama anak bangsa demi kepentingan tertentu. Hindari berita bohong dan politik uang.  Pemilih yang cerdas, tolak uangnya dan jangan pilih calonnya, karena politik uang adalah cikal bakal korupsi,” pungkas Wahyu.

Kementerian Luar Negeri kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum atau BDF. Sebuah kegiatan bertaraf Internasional. Kegiatan pada tahun 2019 ini, mengangkat tema “Democracy and Inclusivity”. Dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Jumat (6/12/2019). Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman berkesempatan menjadi pembicara panel diskusi,  yang menghadirkan  peserta dari 90 perwakilan negara dan 7 perwakilan organisasi internasional itu. Dalam kesempatan itu, Arief menceritakan pengalaman KPU dalam melaksanakan Pemilu Serentak 2019, yang merupakan terbesar dan terumit. Dimana didalamnya  melibatkan petugas, logistik, dan pemilih dalam jumlah besar. Seperti dilansir dari kpu.go.id, Arief mengatakan bahwa pada Pemilu 2019, dari 268.074.600 penduduk Indonesia, jumlah pemilih mencapai 192.770.611. Sedangkan untuk petugas penyelenggara pemilu di TPS sebanyak 5.666.717.  Sehubungan dengan  keterwakilan perempuan di Gedung Dewan, mencapai 120 kursi atau 20,86 persen, dibandingkan pemilu 2014 yang hanya 97 kursi. Arief menjelaskan, dalam mewujudkan keterwakilan perempuan, pihaknya telah mengambil banyak langkah. Termasuk, melibatkan perempuan dalam keanggotaan penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota, termasuk petugas badan ad hoc baik PPK, PPS, dan KPPS. Sementara itu, terkait penyandang disabilitas, Pada Pemilu 2019 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, mencapai 173.517 dari total 363.200 atau 0,191% dari DPT. Arief juga menekankan pentingnya nilai transparansi dalam menciptakan pemilu yang inklusif. Menurutnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi pada Pemilu 2019 KPU telah mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui sistem yang sudah dibangun seperti Situng untuk Penghitungan Suara, Sipol untuk mendukung Verifikasi Partai Politik, Sidalih untuk Data Pemilih, serta Sistem Informasi lainnya. Inklusifitas menurutnya, bukan hanya melayani pemilih gunakan hak pilih, tetapi juga harus transparan dan melibatkan pemangku kepentingan. Pada Bali Democracy Forum, selain Indonesia, hadir pula perwakilan dari India, yang juga berbagi pengalaman penyelenggaraan pemilu.

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Setiap diri yang berada dalam organisasi harus membuka ruang untuk diskusi dan saling mengisi. Skat-skat komunikasi harus dihilangkan,  agar komunikasi bisa mengalir, dan  bisa menunjang kinerja masin-masing. Demikian disampaikan Prima Aequina Sulistyanti, Ketua KPU Kabupaten Ngawi. “Kita harus telah selesai dalam poblem komunikasi,  skat-skat harus hilang.  Karena Komunikasi adalah hal penting untuk menunjang sukses dalam tugas dan pekerjaan. Pernyataan Prima itu, diungkapkan saat membuka Evaluasi Tahapan terkait Pelaporan Dana Kampanye, Jumat (6/11/2019). Prima menambahkan, bahwa setiap personil dari Divisi dan Sub Bagian apapun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, harus memahami tahapan. Sehingga selaras dalam perjalanan melaksanakan tahapan. (hupmas)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Jumat (6/12/2019) Staf KPU Kabupaten Ngawi, mengikuti diskusi untuk memperdalam pemahaman terkait produk hukum. Kegiatan ini dilaksanakan usai evaluasi terkait Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019. Dalam sesi diskusi, setia kelompok mendalami rancangan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi, untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil. Bupati Tahun 2020. Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi, Eddy Sukamto menyampaikan bahwa diskusi menjadi hal penting,  terlebih untuk memahami rancangan dan produk hukum. Ini karena dalam mengemban tugas, tak bisa lepas dengan naungan regulasi. Dalam diskusi kelompok kali ini, komisioner setiap divisi menyatu dengan kasubbag dan staf masing masing bagian atau tupoksi. Mereka mendalami PKPU No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (hupmas)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Jumat (6/12/2019) KPU Kabupaten Ngawi,  melaksanakan Evaluasi dan Pendokumentasian Arsip Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu 2019. Nanang Subekti, selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan, bahwa diantara tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman peserta terhadap tahapan dan permasalahan yang dihadapi serta menggali masukan kepada peserta, untuk peningkatan kualitas tahapan di masa yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina berharap, bahwa  pertemuan itu, bisa menjadi wahana meningkatkan kemampuan seluruh personil dan SDM di KPU kabupaten Ngawi.  Lebih lanjut, Prima mengemukakan bahwa Ruh dari pelaporan Dana Kampanye adalah pertanggungjawaban dan keterbukaan dana kampanye yang diterima oleh peserta Pemilu. Disisi lain, masyarakat juga bisa mengetahui seberapa besar biaya kampanye,  dan tata administrasi dana kampanye peserta pemilu. Kegiatan yang berlangsung di Notosuman tersebut, diawali dengan paparan kilas balik tahapan  pelaporan  Dana Kampanye oleh Prima Aequina Sulistyanti, paparan Jakiyem tentang seputar regulasi kepemiluan, serta diskusi kelompok . (hupmas)