Umum

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Pengelolaan data pemilih pasca pemilihan serentak 2020 menjadi hal penting, dalam rangka meningkatkan akurasi data pemilih.ntak Tahun 2020. Demikian disampaikan Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia, pada acara monitoring pengelolaan data pemilih pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020, bersama 19 KPU Kabupaten/Kota. Monitoring secara virtual dilaksanakan pada Minggu (2/5/2021) Putra Adi Sw, Anggota KPU Ngawi yang membidangi data pemilih, beserta operator sidalih dan sub koordinator yang membidangi data, mengikuti kegiatan virtual tersebut di kantor KPU Ngawi. Dalam hal ini, dilaksanakan memonitoring terkait dengan perkembangan input data ke Sidalih hingga permasalahan dalam proses upload data ke Sidalih. Dari kegiatan tersebut, diperoleh juga informasi bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini belum 100% upload data di Sidalih karena beberapa penghambat, seperti data ganda, elemen data tidak lengkap, sertadata pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Usai pertemuan virtual, Komisioner KPU Jatim Nurul Amalia meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi permasalahan yang dhadapi, melalui form digital yang telah disiapkan. Monitoring berlangsung dari pukul 14.00 sampai dengan 15.30 WIB, dengan peserta adalah 19 Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan, dengan diwakili Divisi Perencanaan; Data dan Informasi, Subkoordinator Program dan Data, serta operator Sidalih. (humas kpu ngawi)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM RI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan untuk Pendataan Sasaran Pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Nota Kesepahaman ditandatangani langsung Ketua KPU RI, Ilham Saputra bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan data pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk pendataan sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan kesiapan KPU dalam membantu KemenKop UKM menyediakan data pemilih yang valid dan mutakhir. “Kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenkop yang sudah mempercayakan kepada kami untuk membantu pelaksanaan proses bantuan bagi teman-teman UKM, ini bagus sekali bulan Ramadan tentu akan sangat baik kami dari KPU mendapat pahala karena memberikan data yang lengkap kepada Kemenkop,” ungkap Ilham usai penandatanganan nota kesepahaman. Ilham menambahkan, penandatanganan kali ini merupakan kali ketiga lembaganya menerima permohonan data pemilih dari lembaga lain. Sebelumnya, KPU telah juga menandatangani nota kesepahaman serupa untuk mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional kemudian KPU juga mendukung sejumlah daerah melalui pemerintah daerah ingin menggunakan basis data DPT dalam mendukung Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). “Kementerian manapun institusi manapun, kami terbuka untuk memintakan data kepada kami untuk digunakan kepada kami untuk program nasional lainnya,” pungkas Ilham Sementara itu Teten menyampaikan terima kasih kepada KPU atas dukungannya terhadap program hibah yang tengah dicanangkan. Teten mengaku banyak mendengar kualitas data yang dimiliki KPU membantu program-program lembaga atau institusi lain. “Kami ingin ucapkan terima kasih kepada KPU, mungkin banyak yang bertanya kenapa Kementerian Koperasi bekerja sama dengan KPU, kami ada program memberikan hibah by name by address Kemenkop belum memiliki data yang terintegrasi, supaya tepat sasaran kami dengar KPU punya data yang sangat bagus, karena itu kami terima kasih dan nanti kami cocokan. Kerumitan kami namanya benar NIK-nya beda, nah kami sangat tertolong sekali tahun ini ada 12,8 juta yang akan kami transfer by name by address kami ingin tepat sasaran karena itu kerjasama ini akan sangat membantu.” jelas Teten. (humas kpu ri bil/foto: sm-dom/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Hari Rabu (14/4/2021), Rapat Pleno Anggota KPU RI telah menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif, setelah sebelumnya Ilham Saputra juga menjabat Plt. Ketua KPU RI sejak 15 Januari 2021. Kesepakatan dalam rapat pleno tersebut telah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 10 Ayat 5 menyebutkan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU. Selain itu, rapat pleno juga menyepakati penataan divisi bagi Anggota KPU RI.

Surabaya, kab-ngawi.kpu.go.id – KPU Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan koordinasi pembentukan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) di tingkatan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim). Acara dilaksanakan pada Rabu(7/4/2021) di aula lantai II kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis 1-3 Surabaya. Gogot Cahyo Baskoro Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim menyampaikan bahwa kegiatan dalam rangka percepatan pembentukan Bakohumas pada tingkat KPU Kabupaten/ Kota. Menurutnya setelah koordinasi Jajaran KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan sosialisasi dengan eksternal di wilayah masing-masing. Acara dihadiri oleh peserta dari 38 KPU Kabupaten/Kota. (Humas/KPUNgawi)

Banyuwangi, kab-ngawi.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021 selama tiga (Selasa-Kamis, 6-8/4/2021). Rakor diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi dengan dihadiri Ketua dan Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menyampaikan bahwa rakor dalam upaya menyinkronkan penyusunan program, kegiatan serta anggaran untuk TA 2021 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, juga untuk mendukung kegiatan pencermatan anggaran persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Acara tersebut special, karena hadir pula Komisioner KPU RI, Arief Budiman . Dalam sambutannya, menekankan pentingnya persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024 di tahun 2021. Terlebih, tahapannya mulai berlangsung pada 2022. Arief menambahkan bahwa untuk mendukung persiapan tahun 2024, soliditas di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus selalu dijaga. Dari KPU Ngawi hadir Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina Sulistyanti, S.IP dan Sekretaris Eddy Sukamto, S.STP, M.Si . Acara rakor di Banyuwangi juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi yang menyampaikan apresiasi kepada KPU Jatim yang telah memilih Banyuwangi sebagai Tempat Pelaksanaan Kegiatan.   (Humas/KPUNgawi)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap mendukung tugas dan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu. Selain etika, KPU juga berkomitmen menegakkan integritas penyelenggara pemilu dan pemilihan di seluruh Indonesia, sebagai upaya menjaga prinsip-prinsip independensi. Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam acara Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat Periode 2021-2022, di Jakarta, Kamis (1/4/2021). TPD dari unsur KPU tersebut terdiri dari 68 orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dari 34 provinsi seluruh Indonesia. “KPU juga sudah melakukan pengawasan internal kinerja penyelenggara pemilu dan pemilihan, baik itu di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten/kota, pada masa tahapan maupun di luar tahapan. Hal ini dilakukan untuk menjaga komitmen KPU dalam etika dan integritas agar semua jajaran bekerja sesuai aturan perundangan. Melalui TPD ini, kami berharap penegakkan etika dan integritas bisa berjalan dengan baik,” tutur Ilham yang hadir di depan 68 Anggota KPU provinsi yang dikukuhkan. Ilham juga meminta semua jajarannya yang dikukuhkan agar segera mempersiapkan diri, berdiskusi dengan TPD sebelumnya dan mempelajari berita acara, kasus dan tata cara persidangan yang pernah dijalankan DKPP. Selain itu, Ilham juga meminta DKPP melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada TPD baru, baik itu mengenai hukum maupun etika persidangan, sehingga semua jajaran TPD dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pada kesempatan tersebut, Ketua DKPP Muhammad seusai pengukuhan meminta semua bertugas sebaik-baiknya sesuai aturan perundangan dengan penuh tanggung jawab. Relasi antara tiga lembaga yaitu DKPP, KPU dan Bawaslu menurut dia harus terus dijaga, karena ruh penyelenggaraan pemilu ada di tiga lembaga. “KPU bertugas dalam tata kelola pemilu, Bawaslu menangani tata kelola pengawasan dan DKPP yang mengurusi perilaku seluruh penyelenggara pemilu,” ujar Muhammad. Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan memandang TPD sebagai amanah kerja yang tidak mudah, terutama bagi KPU dan Bawaslu karena melekat dua fungsi, yaitu sebagai penyelenggara pemilu dan TPD. Untuk itu, dia berpesan agar orang yang diberi amanah memegang dua jabatan ini untuk terus meningkatkan kapasitas sebagai anggota TPD. “Karena menjadi hakim pemeriksa itu bukan hal mudah, untuk memeriksa aduan-aduan yang masuk ke DKPP,” pungkasnya. (humas kpu ri arf/foto: dpr/ed diR) Bagikan :