Umum

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntable melalui acara Kick Off Meeting Nasional Program Reformasi Birokrasi (RB) KPU Tahun 2021, secara daring dan luring bersama Tim RB KPU RI beserta Ketua, Sekretaris dan Tim RB KPU Provinsi se-Indonesia, Jumat (7/5/2021). Program ini merupakan lanjutan dari program evaluasi RB tahun 2020 dengan harapan indeks RB KPU bisa meningkat di tahun 2021. Menurut Ketua KPU RI Ilham Saputra, KPU sudah menjalankan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan selanjutnya akan menjalankan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di KPU. Semua unsur harus bisa melaksanakan penataan birokrasi dan organisasi yang dikelola dengan baik dan penguatan akuntabilitas yang kebijakannya juga dapat diterapkan di seluruh satuan kerja (satker). “Dalam sepakbola, kick off ini adalah tendangan awal. Hasil pertandingannya bagaimana, tergantung usaha kita semua bagaimana bisa meningkatkan perangkat dan kapasitas dalam RB ini. Kita evaluasi pelaksanaan RB tahun 2020, meskipun hasilnya mungkin belum maksimal, kita tingkatkan di tahun ini. Bukan hanya kemampuan, tapi kita butuh kemauan untuk bisa lebih baik, baik dalam hal pelayanan publik, pengelolaan SDM, hingga penataan peraturan perundangan,” tutur Ilham. Ilham juga mengingatkan terkait penataan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dikelola dengan baik dan prinsip mempermudah, seperti dalam hal mutasi dan pensiun, prosesnya harus bisa cepat, birokrasi yang biasanya lama itu harus dipangkas. Kemudian soal e-signature, ini juga bagian dari birokrasi yang memudahkan dan harus bisa segera direalisasikan, mengingat di lembaga lain juga sudah menggunakan e-signature dalam surat dinas resmi. Senada dengan Ilham, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga melihat program RB ini juga turut mewujudkan visi misi kelembagaan KPU. Harapan ke depan, birokrasi KPU dapat bertransformasi menjadi lebih efektif, transparan dan akuntable. Hal ini tentu mendukung kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menjaga eksistensi kelembagaan, tata kelola, bisnis proses dan kapasitas kelembagaan. Di kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Arief Budiman meminta dalam mewujudkan RB ini jangan sampai ada kegiatan yang saling mendahului. Masing-masing bagian menurut dia mempunyai tugas dan harus ada bagian yang mengkreasi. Penting berpikir jauh ke depan dan out of the box, seperti halnya pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi ini, sehingga kinerja KPU itu bukan kinerja biasa-biasa saja, tetapi harus siap menghadapi kondisi apapun. Reformasi birokrasi ni akan menjadi efektif apabila semua bisa memulai dari diri sendiri. Sementara itu, Plh. Sekretaris Jenderal KPU RI, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat mengungkapkan komitmen RB KPU ini sudah tertuang dalam roadmap RB tahun 2020-2025 yang harapannya dapat menghasilkan birokrat kelas dunia yang bercirikan pelayanan lebih berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien. KPU sudah melakukan RB sejak tahun 2013, dan mendapatkan 3 kali penghargaan pada tahun 2014, 2015 dan 2017, dan melalui momentum kick off ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas RB di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan semua harapan-harapan birokrasi tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sumariyandono meminta semua satker bisa segera menyelesaikan pembentukan Tim RB dan Tim Agen Perubahan, selanjutnya mengesahkan dalam Surat Keputusan (SK). Melalui evaluasi RB tahun 2020, berdasarkan catatan-catatan KemenPAN-RB bisa diketahui titik-titik mana saja yang perlu pembenahan. KPU juga merancang Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (Simasbro) sebagai alat bantu untuk memonitor pelaksanaan RB di masing-masing satker dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).  (humas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR)

kab-ngawi.kpu.go.id – Jajaran Penyelenggara Pemilu di Jawa Timur melaksanakan peringatan Nuzulul Qur’an dan Khotmil Qur’an bersamapemilihan. Mereka adalah KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ditengah bulan Ramadhan tersebut, mengambil tema “Implementasi Nilai-nilai Ramadhan dalam Kehidupan Berdemokrasi”. Acara digelar Kamis (6/5/2021) secara virtual melalui zoom meeting dan live streaming pada chanel youtube KPU Jatim serta Bawaslu Jatim. Acara dimulai pukul 14.00 diwarnai sambutan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim, Moh. Amin.  Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan bahwa khotmil Qur’an yang diikuti 394 Komisioner, 78 Sekretaris, serta para staf Sekretariat telah mengkhatamkan Al Qur’an sebanyak 12 kali dalam hari tersebut. Ketua KPU Jatim berharap, agar acara tersebut bisa menjadi  sarana instropeksi diri seorang hamba sudahkah bersungguh dalam mendekat kepada Allah. Disisi lain,  kegiatan ini menjadi upaya menguatkan sinergi kedua lembaga dalam mengawal demokrasi, terlebih menyongsong Pemilu mendatang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, Moh. Amin berharap diakhir Ramadhan, seluruh jajaran dapat terus meningkatkan ibadahnya, hingga bisa meraih malam lailatul qadar, serta mendapatkan keberkahan. Usai sambutan keduanya, dilanjutkan pengarahan dan tausiyah dari Ketua KPU RI Ilham Saputra. Acara Nuzulul Qur’an dan Khotmil Qur’an diikuti tidak kurang dari 394 Komisioner, 78 Sekretaris, serta para staf Sekretariat KPU/ Bawaslu Provinsi dan KPU/ Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi telah menyelesaikan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. KPU Ngawi juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan evaluasi dengan beberapa pihak untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di masa mendatang. Demikian diantara hal yang disampaikan oleh jajaran Komisioner KPU Ngawi saat bertemu dengan Bupati Ngawi H Ony Anwar Harsono,  Senin (3/5/2021). Pertemuan tersebut, dilaksanakan dalam rangka penyerahan laporan Penyelenggaraan Pilkada Ngawi Tahun 2020. Ketua KPU Ngawi Prima Aequina menyampaikan pula tentang persiapan Pemilu 2024 termasuk dengan terus melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Masih menurut Prima, KPU Ngawi juga telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terkait keuangan dan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020. Secara khusus ketua KPU kembali menyampaikan bahwa kesuksesan Pilkada lalu, adalah atas peran berbagai Pihak dan elemen masyarakat di kabupaten Ngawi, sehingga aman lancar. Setelah bertandang ke kantor bupati Ngawi, selanjutnya Ketua KPU Ngawi bersama 4 Komisioner lainnya, yaitu Sudarsono, Jakiyem, Putra Adi Wibowo, dan Aman Ridho Hidayat  juga menyerahkan laporan serupa kepada Ketua DPRD Ngawi  Heru Kusnindar, di Kantor DPRD Ngawi. (HumasKPUNgawi)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Pengelolaan data pemilih pasca pemilihan serentak 2020 menjadi hal penting, dalam rangka meningkatkan akurasi data pemilih.ntak Tahun 2020. Demikian disampaikan Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia, pada acara monitoring pengelolaan data pemilih pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020, bersama 19 KPU Kabupaten/Kota. Monitoring secara virtual dilaksanakan pada Minggu (2/5/2021) Putra Adi Sw, Anggota KPU Ngawi yang membidangi data pemilih, beserta operator sidalih dan sub koordinator yang membidangi data, mengikuti kegiatan virtual tersebut di kantor KPU Ngawi. Dalam hal ini, dilaksanakan memonitoring terkait dengan perkembangan input data ke Sidalih hingga permasalahan dalam proses upload data ke Sidalih. Dari kegiatan tersebut, diperoleh juga informasi bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini belum 100% upload data di Sidalih karena beberapa penghambat, seperti data ganda, elemen data tidak lengkap, sertadata pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Usai pertemuan virtual, Komisioner KPU Jatim Nurul Amalia meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi permasalahan yang dhadapi, melalui form digital yang telah disiapkan. Monitoring berlangsung dari pukul 14.00 sampai dengan 15.30 WIB, dengan peserta adalah 19 Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan, dengan diwakili Divisi Perencanaan; Data dan Informasi, Subkoordinator Program dan Data, serta operator Sidalih. (humas kpu ngawi)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM RI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan untuk Pendataan Sasaran Pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Nota Kesepahaman ditandatangani langsung Ketua KPU RI, Ilham Saputra bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan data pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk pendataan sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan kesiapan KPU dalam membantu KemenKop UKM menyediakan data pemilih yang valid dan mutakhir. “Kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenkop yang sudah mempercayakan kepada kami untuk membantu pelaksanaan proses bantuan bagi teman-teman UKM, ini bagus sekali bulan Ramadan tentu akan sangat baik kami dari KPU mendapat pahala karena memberikan data yang lengkap kepada Kemenkop,” ungkap Ilham usai penandatanganan nota kesepahaman. Ilham menambahkan, penandatanganan kali ini merupakan kali ketiga lembaganya menerima permohonan data pemilih dari lembaga lain. Sebelumnya, KPU telah juga menandatangani nota kesepahaman serupa untuk mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional kemudian KPU juga mendukung sejumlah daerah melalui pemerintah daerah ingin menggunakan basis data DPT dalam mendukung Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). “Kementerian manapun institusi manapun, kami terbuka untuk memintakan data kepada kami untuk digunakan kepada kami untuk program nasional lainnya,” pungkas Ilham Sementara itu Teten menyampaikan terima kasih kepada KPU atas dukungannya terhadap program hibah yang tengah dicanangkan. Teten mengaku banyak mendengar kualitas data yang dimiliki KPU membantu program-program lembaga atau institusi lain. “Kami ingin ucapkan terima kasih kepada KPU, mungkin banyak yang bertanya kenapa Kementerian Koperasi bekerja sama dengan KPU, kami ada program memberikan hibah by name by address Kemenkop belum memiliki data yang terintegrasi, supaya tepat sasaran kami dengar KPU punya data yang sangat bagus, karena itu kami terima kasih dan nanti kami cocokan. Kerumitan kami namanya benar NIK-nya beda, nah kami sangat tertolong sekali tahun ini ada 12,8 juta yang akan kami transfer by name by address kami ingin tepat sasaran karena itu kerjasama ini akan sangat membantu.” jelas Teten. (humas kpu ri bil/foto: sm-dom/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Hari Rabu (14/4/2021), Rapat Pleno Anggota KPU RI telah menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif, setelah sebelumnya Ilham Saputra juga menjabat Plt. Ketua KPU RI sejak 15 Januari 2021. Kesepakatan dalam rapat pleno tersebut telah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 10 Ayat 5 menyebutkan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU. Selain itu, rapat pleno juga menyepakati penataan divisi bagi Anggota KPU RI.