Umum

KPU Ngawi Lakukan Koordinasi Dengan Kadisdukcapil Ngawi

kab-ngawi.kpu.go.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Ngawi. Koordinasi dilakukan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina Sulistyanti, didampingi anggota KPU Putra Adi Wibowo SW yang membidangi data pemilih, berkesempatan koordinasi langsung dengan Sugeng Kepala Disdukcapil Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan tersebut disampaikan point-point utama diantaranya terkait data kematian dan data perpindahan penduduk keluar masuk. Dimana hal tersebut menjadi salah satu elemen utama dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap. Dalam kesempatan tersebut, atas nama jajaran, Ketua KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan terimakasih atas kerjasama yang terjalin. Prima juga mengapresiasi kinerja Disdukcapil Ngawi dalam peran serta mewujudkan data pemilih yang akurat saat pemilihan serentak 2020 lalu.  (Humas KPU Ngawi)

Terima Audiensi PBB, KPU RI Jabarkan Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang di Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol no 29 Jakarta, Selasa (22/6/2021). PBB yang diwakili Sekjen Afriansyah Noor, Wakil Ketua Umum Norman Zainal, Ketua DPP Husni Jumat serta Wasekjen Solihin Pure dan Meridian Ramidir disambut Anggota KPU RI Arief Budiman, Hasyim Asy’ari dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Adapun tujuan kunjungan kelimanya adalah untuk mendapatkan informasi seputar persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden (pileg dan pilpres) yang akan diselenggarakan di tahun yang sama, 2024. “PBB sudah melakukan perbaikan infrastruktur 34 provinsi, 514 kab/kota untuk menghadapi tahapan verifikasi partai politik,” ujar Afriansyah Noor. Sementara itu Arief Budiman yang berbicara mewakili KPU RI menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan ini. Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 KPU menurut dia memang butuh masukan dari banyak pihak, termasuk partai politik. “Yang akan dijadikan bahan instrospeksi masukan untuk menyusun beberapa langkah yang sedang kita siapkan untuk Pemilu 2024,” ucap Arief. Arief pun menyampaikan fakta yang akan ditemui pemilih pada 2024 nanti seperti jumlah surat suara yang akan digunakan. Apabila tidak dilakukan penyederhanaan maka pemilih akan menyalurkan suaranya ke dalam 7 jenis surat suara. “Lima surat suara untuk pemilu dan dua untuk pemilihan kepala daerah,” tutur Arief. Oleh karenanya KPU tengah melakukan upaya terobosan dengan menyederhanakan surat suara. Prosesnya juga akan melalui tahap simulasi dan pengkajian terlebih dahulu untuk mengetahui respon atau kemampuan pemilih. Hal lain terkait persiapan pemilu yang disampaikan pada pertemuan ini adalah proses verifikasi partai politik dan juga  pemanfaatan Sipol berkelanjutan. “KPU bertugas melayani dua pihak yaitu pemilih dan peserta pemilu, dan sebisa mungkin KPU merancang sistem fasilitasi yang tidak merepotkan,” tambah Hasyim Asy’ari. Dan harapan agar koordinasi antara partai politik dengan KPU terus terjaga menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024.  “Hasil pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi dasar pencalonan pemilihan kepala daerah. Diharapkan adanya koordinasi yang baik di semua tingkatan,” tutup I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.  (humas kpu ri ieam/foto: ieam/ed diR)

Pleno Mingguan Menjadi Agenda Rutin

kab-ngawi.kpu.go.id – Diantara agenda rutin yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, adalah Pleno Mingguan. Seperti yang dilaksanakan Senin (14/06/2021), bertempat di ruang Komisioner. Pleno yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina Sulistyanti tersebut, diikuti oleh Komisioner, Sekretaris dan Sub Koordinator di sektretariat KPU Ngawi. Diawali dengan pembahasan atas surat kelembagaan, dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya juga didiskusikan tentang program tayang podcast sebagai media digital kepemiluan, serta pembahasan tentang kehumasan kelembagaan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Komisioner KPU Ngawi yang membidangi Parmas, Sudarsono usai pleno menyampaikan bahwa pertemuan itu merupakan wahana rutin membahas berbagai program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu. (humas/Ds)

Komisioner KPU Ngawi Lakukan Kunjungan Ke Kantor Kominfo Ngawi

kab-ngawi.kpu.go.id –Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat. Diantaranya, dengan melaksanakan kunjungan langsung ke Lembaga/instansi. Seperti pada Rabu, (09/06/2021), jajaran komisioner KPU Ngawi melakukan kunjungan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ngawi. Kunjungan diterima langsung oleh Idam Karima, selaku PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Dalam pertemuan tersebut, dalam rangka menjaga sinergi antar Lembaga khususnya dalam penyampaian informasi dan kehumasan Lembaga untuk melayani masyarakat. (Humas KPU Ngawi)

Praktek Pemetaan Resiko, KPU Ngawi Tindaklanjuti Hasil FGD SPIP KPU JATIM

kab-ngawi.kpu.go.id – Selasa (8/06/2021) , bertempat di ruang Media Center Satgas SPIP KPU Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan FGD pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai tindak lanjut Forum Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada Kamis (3/06/2021). Kegiatan dihadiri oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Ngawi yang terdiri dari Komisioner, Sekretariat dan Tenaga Pendukung. Dalam arahannya, Prima Aequina Sulistyanti, selaku ketua KPU kabupaten Ngawi menyampaikan bahwa SPIP ini penting dipahami bukan hanya oleh tim SPIP saja, tetapi harus dipahami oleh semua jajaran KPU Kabupaten Ngawi. Utamanya adalah para pelaksana kegiatan, agar mampu meminimalisir terjadinya resiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi, Eddy Sukamto, berharap bahwa kegiatan ini akan menghasilkan skala prioritas pengendalian sekaligus mengidentifikasi sebab, dampak, rencana pengendalian serta jadwal pelaksanaan pengendalian. Dalam kegiatan ini, masing-masing Komisioner dan Subbagian yang membidangi kegiatan mempresentasikan uraian resiko/potensi resiko yang mungkin terjadi sesuai bidang masing-masing. Hasil dari FGD ini akan digunakan untuk menyusun Renana Tindak Pengendalian (RTP). (Humas – Nanang Subekti/Subkoordinator Hukum KPU Ngawi)

Mantapkan Pemahaman Atas Pengendalian Resiko, Satgas SPIP KPU NGAWI Ikuti FGD bersama KPU Provinsi Jatim

kab-ngawi.kpu.go.id – Kamis (3/06/2021), Satgas SPIP KPU Kabupaten Ngawi yang diwakili oleh Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Divisi Hukum dan Pengawasan, Subkoordinator Hukum, dan Operator SPIP mengikuti Forum Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. FGD yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom ini diikuti oleh Satgas SPIP tingkat Kabupaten/kota se Jawa Timur. Dalam arahannya Mohammad Arbayanto selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa, penyelenggaraan SPIP telah dijalankan di semua instansi pemerintah. Mengelola resiko di dalam organisasi sangat penting agar tujuan organisasi dapat tercapai. Lebih lanjut Mas Arba, demikian biasa dipanggil, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU dulunya merupakan ranah sekretariat, namun sekarang lebih melibatkan komisioner KPU khususnya divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP. Selanjutnya, materi SPIP disampaikan oleh Ibu Yulyadi Dewi, selaku Kabag HTH yang membidangi SPIP dengan memaparkan pentingnya mengenali resiko dalam organisasi, baik resiko pada tingkat entitas maupun resiko pada tingkat kegiatan. Dengan memberi nilai kemungkinan terjadinya resiko dan tingkat dampak jika resiko benar-benar terjadi, maka organisasi akan mampu membuat skala prioritas untuk mengelola resiko yang menghambat tujuan organisasi. Dalam kegiatan ini, juga disimulasikan pengisian kertas kerja untuk menyusun pemetaan-pemetaan resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Divisi Hukum dan Pengawasan Jakiyem usai kegiatan menyampaikan bahwa, FGD ini berguna bagi KPU Kabupaten Ngawi, untuk mengendalikan setiap resiko/potensi resiko yang mungkin terjadi. Sehingga kegiatan pengendalian bisa dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara terukur dan terencana.  (Humas-Nanang Subekti/Subkoordinator Hukum KPU Ngawi)

Populer

Belum ada data.