Jakarta, kpu.go.id – Rapat Kerja Bersama antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, Kamis (16/9/2021) menyimpulkan perlu dilakukannya simulasi (exercise) dan sinkronisasi terhadap hari pemungutan suara, tahapan serta anggaran Pemilu dan Pemilihan 2024.
Kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tersebut disepakati usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Menteri Tito Karnavian memberikan catatan atas hasil konsinyering tim bersama yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Menurut Tito pelaksanaan pemungutan suara pemilu 21 Februari 2024 akan berimbas pada majunya seluruh tahapan. Dampaknya juga akan terjadi inefisiensi anggaran dan berisiko memengaruhi stabilitas politik serta keamanan. Oleh karena itu Kemendagri mengusulkan agar pemungutan suara pemilu dilaksanakan pada April atau Mei 2024 serta adanya peninjauan ulang anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pemilihan 2024.
Berbeda dengan penentuan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan 2024, mantan Kapolri tersebut menyebut Kemendagri sepakat pelaksanaannya berlangsung pada 27 November 2024 mengingat hal ini telah diatur dalam perundang-undangan.
Namun KPU RI dalam paparannya sebelumnya sesungguhnya telah menjelaskan pertimbangan penentuan hari pemungutan suara Pemilu 21 Februari 2024, adalah untuk memberikan waktu yang cukup pasca penetapan hasil mengingat pencalonan pemilihan kepala daerah berdasarkan hasil dari pemilu legislatif akan menentukan syarat dukungan untuk Pemilihan 2024. Selain itu rentang waktu yang ada juga untuk mengantisipasi adanya sengketa.
Terkait anggaran, Ilham juga menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan KPU pada tahap awal tahapan pemilu di 2022.
“Karena kami kolektif kolegial akan kami sampaikan diinternal kami dan juga terkait anggaran akan kami sisir kembali mana yang efektif efisien yang akan digunakan untuk memaksimalkan kerja kita. Untuk exercise tentu kami mencoba untuk memastikan lagi apakah kemudian masih bisa mundur atau tidak, karena seperti yang kami sampaikan di konsinyering itu yang bisa kami lakukan,” kata Ketua KPU RI Ilham Saputra diakhir sesi raker.
Pada paparan awalnya, Ilham juga sempat menyampaikan tantangan akhir masa jabatan (AMJ) Anggota KPU dan irisan badan ad hoc, peta jalan (road map) TI dalam persiapan pemilu dan pemilihan, persiapan logistik hingga kebutuhan anggaran.
Terkait tantangan AMJ Anggota KPU ini Ilham berharap ada kebijakan yang memudahkan KPU dalam bekerja sehingga lebih fokus melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024.
Ragam Sikap DPR
Sementara itu Anggota Komisi II DPR memiliki sikap beragam menyikapi usulan exercise dari Kemendagri terkait tanggal pemungutan suara, tahapan dan anggaran. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa sepakat exercise dibutuhkan untuk menyesuaikan realitas ekonomi negara saat ini yang juga tengah fokus menyelesaikan pandemi Covid-19. Begitu juga Wakil Ketua Komisi II lainnya, Junimart Girsang yang ingin agar tahapan pemilu disederhanakan.
Berbeda, Wakil Ketua Komisi II Lukman Hakim mengingatkan bahwa pemilu sebagai proses demokrasi yang penting bagi negara sehingga tidak tepat apabila dipersoalkan terkait anggaran. Dia juga tidak setuju dengan waktu yang berdekatan antara pemilu dengan pemilihan yang bisa berdampak pada kesiapan dan hasil yang diperoleh.
Senada, Anggota Komisi II lainnya Anwar Hafid meminta agar agenda kepemiluan tidak diukur berdasarkan anggaran. Membangun demokrasi menurut dia memang membutuhkan biaya yang besar namun untuk kepentingan bangsa.
Turut hadir mengikuti raker secara luring Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Evi Novida Ginting Manik, Viryan serta Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Pada raker ini juga mendengarkan paparan dari Bawaslu RI serta DKPP RI. (kpu.go.id)
