Umum

Jakarta, kpu.go.id - Di era teknologi informasi saat ini, komunikasi tidak sebatas bertemu secara fisik tapi juga dapat dilakukan secara virtual, salah satunya melalui media sosial (medsos) . Pemanfaatan metode berkomunikasi melalui medsos pun dewasa ini bukan hanya digunakan oleh individu tapi juga kelembagaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu juga telah memanfaatkan medsos untuk berinteraksi menjaga kedekatan dengan pemilih, juga sebagai ruang menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.  Berangkat dari pentingnya keberadaan dan pemanfaatan medsos ini, sesi diskusi panel kedua, Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan Tahun 2021, sengaja mengangkat tema "Strategi Meningkatkan Enggangement Media Sosial KPU Dalam Penyebarluasan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan" dengan menghadirkan pembicara Manajer Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno, Rabu (27/10/2021). Ryno biasa dia disapa pada paparannya memberikan tips dan trik, strategi konten yang berhasil di media sosial. Selain ada interaksi, konten menurut dia juga harus otentik, substansial dan tepat waktu.  Ryno juga menekankan pentingnya kesesuaian antara platform media sosial dengan konten yang dibuat. Juga aspek menyenangkan meski penggunaan medsos untuk hal resmi sekalipun. "Memang harus menyesuaikan dengan platform tapi menyenangkan," tambah Ryno. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir mengikuti acara sepakat jajaran KPU meningkatkan keterikatan dengan publik melalui pemanfaatan medsos. Dan dia melihat Facebook sebagai salah satu media sosial yang memberikan keleluasaan bagi para penggunanya untuk mengeksplorasi diri. "Karena itu trik dan tips dari mas Ryno tadi untuk meningkat enggangement itu penting," kata Pramono. Senada, Plh Ketua KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengajak jajaran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota mendalami ruang lingkup media sosial. Pola pikir yang tepat dalam melihat media sosial dapat mendukung pada tataran pemanfaatannya. "Samudra IT ini luas, tidak terbatas, tapi setidaknya kita punya pemahaman," ucap Dewa. Hadir mengikuti jalannya diskusi panel kedua, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling serta Kepala Biro Perencanaan Suryadi. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Peran Hubungan Masyarakat (Humas) strategis tidak hanya menyampaikan informasi kelembagaan, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat akan substansi dari informasi yang disampaikan.  Oleh karenanya humas juga harus terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), menyesuaikan metode komunikasinya kepada publik. Hal tersebut disampaikan Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membuka Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan Tahun 2021, yang diselenggarakan secara luring dan daring, Rabu (27/10/2021). Dewa yang juga hadir sebagai narasumber pada diskusi panel sesi pertama juga mengingatkan humas menjadi aspek penting dalam upaya KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. "Persiapan aspek kehumasan, dokumentasi menjadi penting maka KPU selain menyiapkan tahapan juga antisipasi informasi (hoaks) yang beredar di masyarakat. Diharapkan kita punya konten yang bermanfaat kepada masyarakat, maka kualitas demokrasi kita akan lebih baik," kata Dewa. Anggota KPU RI, Arief Budiman yang mengikuti kegiatan ini secara daring dari Sulawesi Selatan juga menekankan hal yang sama kepada para peserta rakor yang berasal dari KPU/KIP Aceh Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, bahwa kegiatan semacam ini menjadi strategis mengingat humas perlu untuk selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan dapat mencegah munculnya disinformasi di masyarakat. Humas menurut dia juga tidak cukup hanya menyampaikan apa yang dikerjakan KPU ke masyarakat, tapi juga membuat publik tahu isi, maksud dan tujuan dari informasi yang disampaikan. "Jadi tidak hanya prosedural tapi juga substansial," ucap Arief.  Senada, Anggota KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir secara luring pada diskusi panel pertama sepakat posisi humas strategis terutama dalam merespon munculnya hoaks, fake news, yang banyak berkembang di masyarakat seperti halnya di 2019. Respon tepat humas menghadapi hal-hal negatif tersebut (salah satunya melalui kontra narasi) dapat menjaga citra lembaga di mata masyarakat. "Jadi meskipun prosesnya (pemilu) benar, hasilnya berintegritas tapi ada ketidakpercayaan publik legitimasi menjadi turun. Dan di sini letak humas di situ, jadi garda terdepan," tandasnya. Narasumber lain pada diskusi panel sesi pertama, Ketua Komisi Informasi, Gede Narayana menjelaskan perubahan Peraturan KI (Perki) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) 1/2021. Dia juga menjelaskan proses monitoring dan evaluasi lembaganya terkait keterbukaan informasi yang ada di lembaga publik hingga pesan untuk selalu menyinergikan kerja-kerja lembaga dengan instansi lainnya. Turut hadir pada kegiatan ini secara luring, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sigit Joyowardono, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling dan Kepala Biro Perencanaan Suryadi. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

kpu.go.id, - Di era teknologi informasi saat ini, komunikasi tidak sebatas bertemu secara fisik tapi juga dapat dilakukan secara virtual, salah satunya melalui media sosial (medsos) . Pemanfaatan metode berkomunikasi melalui medsos pun dewasa ini bukan hanya digunakan oleh individu tapi juga kelembagaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu juga telah memanfaatkan medsos untuk berinteraksi menjaga kedekatan dengan pemilih, juga sebagai ruang menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.  Berangkat dari pentingnya keberadaan dan pemanfaatan medsos ini, sesi diskusi panel kedua, Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan Tahun 2021, sengaja mengangkat tema "Strategi Meningkatkan Enggangement Media Sosial KPU Dalam Penyebarluasan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan" dengan menghadirkan pembicara Manajer Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno, Rabu (27/10/2021). Ryno biasa dia disapa pada paparannya memberikan tips dan trik, strategi konten yang berhasil di media sosial. Selain ada interaksi, konten menurut dia juga harus otentik, substansial dan tepat waktu.  Ryno juga menekankan pentingnya kesesuaian antara platform media sosial dengan konten yang dibuat. Juga aspek menyenangkan meski penggunaan medsos untuk hal resmi sekalipun. "Memang harus menyesuaikan dengan platform tapi menyenangkan," tambah Ryno. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir mengikuti acara sepakat jajaran KPU meningkatkan keterikatan dengan publik melalui pemanfaatan medsos. Dan dia melihat Facebook sebagai salah satu media sosial yang memberikan keleluasaan bagi para penggunanya untuk mengeksplorasi diri. "Karena itu trik dan tips dari mas Ryno tadi untuk meningkat enggangement itu penting," kata Pramono. Senada, Plh Ketua KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengajak jajaran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota mendalami ruang lingkup media sosial. Pola pikir yang tepat dalam melihat media sosial dapat mendukung pada tataran pemanfaatannya. "Samudra IT ini luas, tidak terbatas, tapi setidaknya kita punya pemahaman," ucap Dewa. Hadir mengikuti jalannya diskusi panel kedua, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling serta Kepala Biro Perencanaan Suryadi. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

kpu.go.id - Peran Hubungan Masyarakat (Humas) strategis tidak hanya menyampaikan informasi kelembagaan, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat akan substansi dari informasi yang disampaikan.  Oleh karenanya humas juga harus terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), menyesuaikan metode komunikasinya kepada publik. Hal tersebut disampaikan Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membuka Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan Tahun 2021, yang diselenggarakan secara luring dan daring, Rabu (27/10/2021). Dewa yang juga hadir sebagai narasumber pada diskusi panel sesi pertama juga mengingatkan humas menjadi aspek penting dalam upaya KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. "Persiapan aspek kehumasan, dokumentasi menjadi penting maka KPU selain menyiapkan tahapan juga antisipasi informasi (hoaks) yang beredar di masyarakat. Diharapkan kita punya konten yang bermanfaat kepada masyarakat, maka kualitas demokrasi kita akan lebih baik," kata Dewa. Anggota KPU RI, Arief Budiman yang mengikuti kegiatan ini secara daring dari Sulawesi Selatan juga menekankan hal yang sama kepada para peserta rakor yang berasal dari KPU/KIP Aceh Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, bahwa kegiatan semacam ini menjadi strategis mengingat humas perlu untuk selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan dapat mencegah munculnya disinformasi di masyarakat. Humas menurut dia juga tidak cukup hanya menyampaikan apa yang dikerjakan KPU ke masyarakat, tapi juga membuat publik tahu isi, maksud dan tujuan dari informasi yang disampaikan. "Jadi tidak hanya prosedural tapi juga substansial," ucap Arief.  Senada, Anggota KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir secara luring pada diskusi panel pertama sepakat posisi humas strategis terutama dalam merespon munculnya hoaks, fake news, yang banyak berkembang di masyarakat seperti halnya di 2019. Respon tepat humas menghadapi hal-hal negatif tersebut (salah satunya melalui kontra narasi) dapat menjaga citra lembaga di mata masyarakat. "Jadi meskipun prosesnya (pemilu) benar, hasilnya berintegritas tapi ada ketidakpercayaan publik legitimasi menjadi turun. Dan di sini letak humas di situ, jadi garda terdepan," tandasnya. Narasumber lain pada diskusi panel sesi pertama, Ketua Komisi Informasi, Gede Narayana menjelaskan perubahan Peraturan KI (Perki) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) 1/2021. Dia juga menjelaskan proses monitoring dan evaluasi lembaganya terkait keterbukaan informasi yang ada di lembaga publik hingga pesan untuk selalu menyinergikan kerja-kerja lembaga dengan instansi lainnya. Turut hadir pada kegiatan ini secara luring, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sigit Joyowardono, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling dan Kepala Biro Perencanaan Suryadi. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)  

kpu.go.id – Arus informasi di dunia siber yang begitu cepat, perlu diimbangi dengan peningkatan aspek keamanan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menyadari hal ini dengan terus berupaya menjaga keamanan sistem informasinya, tidak hanya dilakukan secara mandiri tapi juga bersama para pemangku kepentingan (stakeholder). Realisasi dari semangat tersebut, sejak 2019 bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KPU membentuk gugus tugas. Dan pada Rabu (27/10/2021), KPU kembali menginisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Keamanan Siber Dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Plh Ketua KPU RI  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menekankan pentingnya rapat pendahuluan gugus tugas keamanan siber ini guna membahas lebih detail persiapan mengamankan sistem informasi KPU menuju Pemilu dan Pemilihan 2024. “Forum ini adalah satu rapat koordinasi pada tingkat awal, tentu kita berharap bisa dilanjutkan untuk membahas tindak lanjut," ucap Dewa.  Senada, Anggota KPU RI Viryan menyebut perlunya langkah awal persiapan keamanan siber yang dapat memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 berjalan lancar. Optimalisasi kerja sama keamanan siber juga bisa dalam konteks infrastruktur dan teknologi bahkan dalam konteks lain menyangkut komunikasi publik dan mencegah disinformasi. "Dua ini concern. Tidak bisa pula dilupakan keamanan siber memastikan alur informasi di media digital seminimal mungkin disinformasi yang ada, sehingga KPU RI tidak bisa sendirian,” kata Viryan.  Sementara itu Anggota KPU RI lainnya, Arief Budiman lebih menyoroti aspek Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai langkah awal keamanan siber. Sebab menurut dia, SDM yang bersih dalam penggunaan digital membantu mencegah hadirnya kerawanan siber. "Bukan hanya dipikirkan keamanan untuk sistem itu sendiri, keamanan untuk penyelenggara yang diberi akses masuk ke sana, khawatir tidak masuk ke sana (ke sistem besar), tetapi masuk melalui akun-akun pribadi (internal KPU)," kata Arief. Di kesempatan selanjutnya Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen KPU RI, Sumariyandono menyampaikan upaya pengamanan IT KPU. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Budi R Leman menyampaikan fokus keamanan siber mengingat pemilu saat ini diselenggarakan dengan situasi memanfaatkan komputerisasi. Plt Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito serta Peneliti pada Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi BRIN Novi Turniawati mewakili BRIN mendukung penuh KPU melalui gugus tugas keamanan siber ini terkait masalah IT, keamanan, database serta aplikasi lainnya yang bisa mendukung.  Sedangkan Direktur 64 BIN Lutfil Khakim mengaku siap membantu KPU dalam pengamanan siber dan Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kemkominfo RI Hendri Sasmita Yuda mengungkapkan apa saja peran kementeriannya dalam gugus tugas keamanan siber. (humas kpu ri tenri/foto: hilvan/ed diR)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id -  Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Untuk  itu, jajaran KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Putra Adi Wibowo SW., saat kegiatan OBSESI atau Obrolan Seputar Regulasi pada Rabu 27 Oktober 2021. Lebih lanjut menuturkan bahwa, Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sudah dilaksanakan sejak bulan April 2021. Ini merupakan bagian dari langkah penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait  pemutakhiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan. Dalam acara OBSESI yang digelar internal tersebut, Putra juga menyampaikan bahwa PDPB dilakukan pembaruan data pemilih, termasuk menambah data dari calon pemilih baru yang belum terdaftar, serta menghapus data nama warga yang sudah meninggal dengan memperhatikan sumber data yang valid. Data lain adalah peralihan status dari warga biasa menjadi TNI/Polri maupun TNI/Polri yang baru purna tugas, maka akan menjadi pemilih pada pesta demokrasi mendatang. Adapun dalam hal mendukung PDPB, KPU Kabupaten Ngawi bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ngawi serta Instansi terkait lainnya. Acara Obsesi sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan KPU Ngawi untuk meningkatkan pemahaman terkait regulasi dan bidang tugas Lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (Humas KPU Ngawi)