Berita Terkini

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – KPU Ngawi melaksanakan Workshop Internalisasi Peraturan KPU dan Manajemen Risiko Pengadaan Logistik Pemilu 2024. Agenda dilaksanakan di Kurnia Convention Hall pada Selasa, 5 Desember 2023. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina Sulistyanti. Pihaknya memandang penting untuk mengadakan workshop dalam rangka mendukung pengelolaan logistik pemilu di Kabupaten Ngawi. “Kami memohon suport, mohon dukungan dari berbagai pihak termasuk Dinas/Instansi. Agar setiap tahapan lancar termasuk pengelolaan dan distribusi logistik,” kata Prima. Prima juga menyampaikan bahwa hingga saat ini KPU telah menerima logistik Pemilu berupa Bilik Suara 11.030 buah, Tinta 5.508 buah, Segel plastik 71.604 buah, Segel 264.815 buah, Kotak Suara 13.808 unit, dan label identitas kotak suara 27.540 buah. Workshop yang diikuti oleh Bawaslu Ngawi, Dinas Instansi terkait serta sekretariat KPU Ngawi ini, menyajikan materi dari Budi Raharjo Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi serta Kompol Khristanto Widhy Nugroho Kabagops Polres Ngawi. Budi Raharjo menyampaikan, Kejaksaan memiliki peran dalam pencegahan dan deteksi dini terhadap pelanggaran hukum dalam hal pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, pihaknya berpesan kepada Lembaga Pemerintah termasuk KPU untuk memedomani regulasi dalam pengadaan. “Dalam hal pengadaan harus dilakukan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada korupsi. KPU Ngawi yang juga sama dengan lembaga lain, tengah melaksanakan kegiatan dengan didanai keuangan negara. Maka pastikan memenuhi tugas sesuai ketentuan dan dengan kehati-hatian. Namun begitu, tidak perlu kawatir,” kata Budi Raharjo. Lebih lanjut, Budi Raharjo dalam materinya meminta kewaspadaan dan akurasi dalam hal pengadaan.  Sementara itu, Kompol Khristanto Widhy Nugroho dalam materinya menyampaikan perihal pentingnya antisipasi segala risiko untuk menjamin keamanan logistik dalam Pemilu 2024. “Pemetaan risiko meliputi beberapa hal yang harus dicegah atau diantisipasi. Seperti Keterlambatan Logitisk, Kerusakan Logistik, Cuaca Buruk, Keamanan, Perubahan aturan maupun sisi Sumber Daya Manusia,” ujarnya. Kepada peserta yang hadir, Kompol Khris juga menyampaikan komitmen Polres Ngawi untuk mendukung sukses Pemilu di Kabupaten Ngawi. “Kami siap mengawal Pemilu ini. Kemarin sudah melaksanakan simulasi pengamanan bersama berbagai pihak. Dan saat logistik mulai datang, kami juga aktif mendukung pengamanan didukung juga oleh TNI.” pungkasnya. (Humas KPU Ngawi/ Bimo We/Dok Aji Surya).

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Ngawi segera membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Waktu pendaftaran KPPS dibuka selama 10 hari, yaitu tanggal 11 - 20 Desember 2023. Demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina Sulistyanti dalam rakor dengan mengundang stakholder pada Senin, (04/12/2023). Kegiatan dihadiri unsur dari Polres Ngawi, Bawaslu Ngawi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ngawi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satpol PP, Dinas Kesehatan, juga beberapa instansi terkait lainnya. Rakor dipandu oleh Anggota KPU Ngawi Sudarsono Divisi SosIalisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Menurut Sudarsono, Pendaftaran KPPS di laksanakan di setiap desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Ngawi. Sudarsono menjelaskan terkait kebutuhan KPPS untuk Pemilu 2024. “Setiap TPS dibutuhkan 7 anggota KPPS. Di Kabupaten Ngawi terdapat 2.754 TPS yang tersebar di 19 Kecamatan. Sehingga diperlukan anggota KPPS sejumlah 19.278 orang,” jelas Sudarsono. Ditambahkan, selain KPPS nanti juga diperlukan tenaga keamanan di TPS yang biasanya adalah petugas Linmas. Kebutuhannya 2 orang setiap TPS sehingga total 5.508 orang. Pendaftaran KPPS akn berlangsung dari tanggal 11- 20 Desember 2023, penelitian administrasi 11-22 Desember 2023 dan hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada 23-28 Desember 2024. Dimasa pengumuman, nanti dibuka tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon KPPS. Untuk hasil seleksi diumumkan 29-30 Desember 2024. Sementara itu, penetapan anggota KPPS pada tanggal  24 Januari 2024, dan Masa Kerja 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Pada bagian akhir, pak Dar menyampaikan bahwa pembentukan harus memperhatikan kompetensi, kapasitas serta integritas calon anggota KPPS. Ini, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Terkait syarat-syarat pendaftaran KPPS yang utama meliputi Surat pendaftaran,, Fotokopi e-KTP,  usia 17-55 tahun, fotokopi ijazah minimal SLTA, surat pernyataan dalam satu dokumen, surat keterangan kesehatan jasmani – rohani, daftar riwayat hidup, dengan disertai foto diri ukuran 4 x 6 cm, surat keterangan partai politik (bagi yang pernah menjadi anggota Parpol), dan Surat pernyataan bermaterai. Terkait honor KPPS pada Pemilu 2024 ini, mangalami kenaikan. Dulu ketua KPPS mendapat honor Rp 900 ribu, kini menjadi Rp 1.200.000,-  Anggota KPPS sebelumnya Rp 850 ribu menjadi Rp 1.100.000,-. Sedangkan untuk Linmas naik dari Rp 650 ribu jadi Rp 700 ribu. Dalam kegiatan rakor berbagai perwakilan stakholder juga memberikan masukan untuk turut mendukung kelancaran kegiatan pembentukan KPPS di Kabupaten Ngawi. (Humas KPU Ngawi/BW/Editor DS/Dok BW)

Sidoarjo, kab-ngawi.kpu.go.id – Ada yang berbeda dari kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur selama 3 hari (1-3/12/2023) di Fave Hotel Sidoarjo. Bimtek kali ini turut menghadirkan operator website dan media sosial yang selama ini berada dibelakang layar dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan dalam ilmu jurnalistik dan pengembangan media sosial dan dapat diaplikasikan di satker masing-masing. Bimtek Jurnalistik dan Pengembangan Media Sosial pada hari pertama (01/12/2023) menghadirkan Aan Haryono yang merupakan seorang praktisi media sosial dan professional di bidangnya (Sindo News) dengan tema ide, angle, outline straight news berita online. Aan mengajak seluruh peserta tentang bagaimana cara membuat rilis yang menarik, sehingga dapat menggugah minat para pembaca. Ia telah membaca dan mempelajari sebagian rilis yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten/kota, namun menurutnya rilis yang diterbitkan lebih kearah notulensi yang dibuat berita. “Memang jelas yang disampaikan, namun orang yang melihat pasti akan scroll dan tidak melanjutkan membaca hingga selesai,” ungkapnya. Dalam membuat karya jurnalistik yang baik, menurut Aan salah satunya bisa menggunakan pola Inverted Pyramid Style (piramida terbalik, red), yaitu menempatkan hal-hal yang penting di atas atau dibagian lead. Bagian lead itu sendiri harus lengkap dengan komponen 5W1H, sehingga untuk penulisan paragraf berikutnya bisa fokus untuk menambahkan informasi pendukung lead dimaksud diantaranya kutipan dan bridge. Pada hari kedua (02/12/2023) KPU Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan beberapa narasumber dengan tujuan untuk memperkaya skill peserta dalam memproduksi publikasi dalam bentuk visual. Pada sesi pagi yang didapuk sebagai Narasumber yakni Suryanto Putra Muji yang juga selaku Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) di Surabaya. Beliau mengajarkan tentang Teknik dasar fotografi untuk konten media sosial dan website Kemudian pada sesi sore harinya terdapat materi juga terkait Teknik dasar pembuatan video pendek untuk konten media sosial oleh Taufan Bahari (penyunting gambar CNN Indonesia). Dan pada sesi malam juga diisi oleh Gilang Gusti Aji (akademisi ilmu komunikasi Unesa) terkait strategi pengembangan konten media sosial yang edukatif, interaktif, dan entertaining. Selanjutnya pada hari terakhir KPU Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan Narasumber pakar transmedia story telling yaitu Adhicipta R. Wirawan yang menyampaikan tentang pengembangan kreativitas dan inovasi konten media sosial KPU berbasis AI. Sudarsono, Anggota KPU Ngawi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa KPU Ngawi akan memanfaatkan ilmu yang didapat selama mengikuti bimtek ini dengan harapan konten-konten publikasi KPU Ngawi dapat lebih kreatif dan pesannya tersampaikan dan berharap agar kegiatan peningkatan kapasitas seperti sekarang ini bisa digelar lagi. “Semoga kedepan KPU Jatim menggelar kegiatan peningkatan kapasitas seperti saat ini dengan materi yang lebih kaya lagi dengan harapan kami kedepan dapat lebih baik lagi dalam memproduksi konten publikasi,” terangnya.  (kontr: ATH, Dok: Humas KPU Ngawi)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Polres Ngawi bersama Kodim 0805 Ngawi, melaksanakan Patroli Kamtibmas di masa pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Patroli melibatkan Forkopimda. Turut serta juga personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Ngawi serta Dinas Pehubungan Ngawi. Kapolres Ngawi, AKBP. Argo Wiyono  memimpin Tim Patroli, hadir di kantor KPU Ngawi disambut Sudarsono anggota KPU Ngawi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Kasubbag Hukum dan SDM Gandha Widyo Prabowo, beserta jajaran. Anggota KPU Ngawi Sudarsono menyampaikan kegiatan yang tengah dilaksanakan KPU Ngawi. “Jajaran Polres selama ini sudah patroli rutin. Namun kali ini, agak berbeda, karena beserta Forkopimda termasuk beberapa dinas instansi terkait. Kami mengapresiasi beberapa bentuk suport TNI Polri dalam rangkaian tahapan Pemilu. Semuanya agar lancar Pemilu di Kabupaten Ngawi ini.” ujar Sudarsono. Di hari yang sama, Tim Patroli juga melakukan melakukan monitoring kondisi keamanan pada Gudang Logistik di Keniten Geneng Ngawi. Dengan mengendarai motor, Kapolres Ngawi, Pimpinan Kodim 0805 Ngawi, beserta anggota tim dari Dinas Instansi terkait melakukan patroli pengamanan. “Kami hadir untuk mengecek kesiapan gudang logistik, dan memastikan bahwa kondisi aman, hingga nanti pemungutan suara 14 Februari 2024. kemanan untuk mendukung pengamanan Pemilu 2024.” kata Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiyono. Pengecekan gudang logistik menurut Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiyono, merupakan hal penting untuk memastikan semua logistik yang akan digunakan  nantinyua, dalam kondisi aman. Polres Ngawi sendiri juga telah menurunkan personil untuk melakukan pengamanan di area logistik pemilu pada Gudang Logistik Keniten Geneng. Tampak turut menyambut Tim Patroli di Gudang Geneng adalah, Anggota KPU Ngawi, Putra Adi Wibowo SW., Sudarsono, Jakiyem serta Kasubbag Hukum dan SDM Gandha Widyo Prabowo. Rangkaian patroli bermula dari apel personil di area Wisata Taman Candi, kemudian patroli di area Pasar Besar, Kantor KPU Ngawi, Kantor Bawaslu Ngawi serta Gudang Logistik Pemilu di Keniten Geneng. (Humas KPU Ngawi/ Kontr. BW/Dok Aji Surya)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Rabu (29/11/2023) KPU Ngawi mengumpulkan anggota PPK 19 kecamatan dalam agenda Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024. Bertempat di  Kurnia Hall Convention Hall Ngawi. Acara diikuti oleh PPK divisi teknis dan data pemilih. Anggota KPU Ngawi Jakiyem membuka kegiatan mewakili Ketua KPU Ngawi yang tengah berdinas diluar kota. Jakiyem mengungkapkan bimtek ini merupakan agenda perdana terkait tungsura. Perempuan yang akrab disapa Bu Je itu berharap agar kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan nantinya memudahkan jajaran PPK, dalam menggunakan SEREKAP. Materi pertama, disampaikan oleh Aman Ridho Hidayat. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa dalam Pemiu 2024 ini akan mengunakan SIREKAP. Selanjutnya, dalam paparannya, Ridho mengajak peserta bervisualisasi pada tahap demi tahap pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS. “Saya ajak rekan-rekan untuk mengingat lagi, membayangkan, bagaimana proses di TPS. Mulai beberapa hari menjelang pemungutan suara." kata Ridho. Ridho juga mengabarkan beberapa hal update yang terdapat pada pelaksanaan tungsura pada Pemilu 2024 mendatang. Termasuk, adanya penyempurnaan pada sistem informasi sirekab agar lebih optimal dalam membaca data angka. Ada juga kewajiban KPPS untuk mendokumentasikan lembar daftar hadir. Sementara itu, masih menurut Ridho, keterlibatan PPK Data diharapkan akan mensuport untuk memastikan informasi, dimana pemilih akan menggunakan hak pilihnya. “Semisal ada pemilih yang hanya membawa e KTP saja, maka harus dicek di https://cekdptonline.kpu.go.id/ Jika ternyata terdaftar di TPS sebelah atau lainnya, ya harus disana.” jelasnya.   Saat ditanya tentang kehadiran divisi data dalam agenda Tungsura, salah seorang peserta, Anang Rokhmat mengungkapkan bahwa, Tungsura sangat terkait dengan bidangnya. “Sebelum pelaksanaan tungsura, dalam hal jumlah TPS tiap desa, jumlah pemilih di TPS merupakan bidang tugas kami divisi data. Dari penyusunan data pemilih sampai ditetapkannya DPT,” kata Anang  yang merupakan Divisi Data PPK Paron. Dia menambahkan, dalam tahapan kesemuanya terkait. DPT tiap TPS tersebut, juga menjadi dasar kebutuhan logistik di TPS, mulai bilik suara, kotak suara dan surat suara dan lainnya. Memasuki pukul 17.00 sore, sesi  pengenalan fitur sirekap, giliran Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Adi Tri Hartanto yang sekaligus admin SIREKAP tingkat Kabupaten Ngawi. Pria yang akrab disapa mas Adi tersebut mengenalkan fitur aplikasi SIREKAP, terumata untuk PPK yang baru. Menurutnya, dibanding SIREKAP lalu, sudah terdapat beberapa hal yang telah di “update”. Namun tetap memerlukan keseriusan  para admin atau petugas di TPS. “yang namanya aplikasi ya tetap ada sisi yang harus kita cermati. Dalam hal membaca angka, meskipun sudah memakai teknologi terkini, tapi kita perlu memvalidasi, bahkan mengedit jika ada yang tidak sesuai dengan Plano,” katanya sembari memperlihatkan tampilan aplikasi di layar slide. Pihaknya menambahkan bahwa pada Pemilu 2024, Plano memiliki fungsi penting dan utama dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS. Plano menjadi acuan utama. Dan sedianya nanti hasil gambar yang terekam pada SIREKAP, akan bisa dibagikan pada pihak lain, termasuk saksi di TPS. Bimtek ini merupakan bimtek perdana dan nantinya KPU Ngawi akan kembali melaksanakan kegiatan untuk memperdalam materi. Termasuk dalam penggunaan SIREKAP seiring dengan regulasi Tungsura yang akan dikeluarkan oleh KPU RI. (Humas KPU Ngawi/ Bimo We/ Dok Davis Trias)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id, Senin (27/11/2023), Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, menegaskan dalam sambutannya di acara pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Grand Paragon Jakarta. Ia meminta agar KPU Kabupaten/Kota memastikan seluruh proses pembentukan KPPS telah memenuhi syarat. Selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 27 s.d 29 November 2023, KPU RI mengundang seluruh Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM serta Kepala Subbagian Hukum dan SDM seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk mengikuti rapat koordinasi persiapan pembentukan KPPS Pemilu 2024.  Dari KPU Kabupaten Ngawi, hadir Sudarsono Anggota KPU Ngawi Divisi SosIalisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM beserta Kasubbag Hukum dan SDM Gandha Widyo Prabowo. Rapat koordinasi ini digelar untuk menyampaikan informasi kebijakan KPU RI terkait rekrutmen KPPS dan memastikan kesiapan jajaran KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yulianto Sudrajat menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan akan ditata lagi agar peristiwa banyaknya anggota KPPS yang meninggal di Pemilu 2019 tidak terulang kembali. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019 lalu. Terdapat 5 (lima) surat suara yang harus dipilih oleh pemilih. Tidak hanya persoalan pemeriksaan kesehatan, Yulianto juga menjelaskan bahwa batas maksimal untuk usia KPPS ditetapkan maksimal 55 tahun. "Pesan saya, utamakan merekrut calon anggota KPPS yang berusia relatif muda", ujarnya. Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, jadwal pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 11 s.d 15 Desember 2023. Setelah diumumkan, masyarakat yang memenuhi persyaratan menjadi anggota KPPS bisa mendaftarkan diri mulai tanggal 11 s.d 20 Desember 2023. (Kotr. GWP/Dok GWP/Editor Ds)