Umum

Linkungan kerja atau kantor disebut sebagai tempat yang rentan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya pencegahan pun perlu rutin dilakukan, tidak hanya sebatas melakukan penyemprotan disinfektan ditempat kerja tapi juga pemahaman dari masing-masing individu (pekerja) untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. “Jadi mulai dari lingkungan kecil dirumah, disarana transportasi umum dan sampai dikantor perhatikan cara bergaul, bekerja harus memenuhi protokol Covid-19,” pesan Ketua KPU Arief Budiman saat membuka “Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Bagi Pegawai di Lingkungan KPU RI” yang diselenggarakan secara daring, Kamis (30/7/2020). Informasi seperti dilansir dri kpu.go.id. Dikegiatan yang juga diikuti oleh para anggota KPU RI, pejabat hingga staf ini Arief meminta agar semua mulai memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri dan juga orang disekitarnya. Jujur ketika merasakan ada masalah kesehatan disebut Arief juga dapat mengantisipasi penyebaran penularan Covid-19 ke orang lain. “Kalau ada yang merisaukan segera lakukan pemeriksaan,” kata Arief. Terkait respon lembaga dalam menghadapi pandemi Covid-19, Arief menilai KPU RI cukup baik dalam mencegah penularan Covd-19 dilingkugan kantor maupun dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2020. “Mudah-mudahan Pemilihan 2020 bisa dikawal dengan baik dan mudah-mudahan penyelenggara pemilu mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kab/kota hingga penyelenggara ad hoc dapat selalu menjaga dirinya dari sebaran Covid-19 dan selalu mendapat berkah dari Allah SWT,” harap Arief. Sementara itu Kepala Biro Sumberdaya Manusia (SDM) Setjen KPU RI, Lucky Firnandy Majanto menambahkan, bahwa saat ini di KPU RI sudah terbentuk Tim Penanganan Covid-19 yang diketuai Deputi Dukungan Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat. Selain itu penerapan aturan kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dilingkungan KPU RI juga telah berjalan, melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi dan sekarang melaksanakan pembagian kerja Work From Home (WFH) dan Work Frim Office (WFO) bagi pegawai. Salah seorang narasumber, Kasubdit Penyakit Infeksi dan Emerging Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Endang Budi Hastuti mengapresiasi adanya Tim Penanganan Covid-19 di lingkungan KPU RI. Dengan adanya tim ini maka dia meyakini protokol, kebijakan hingga aturan yang disampaikan dan dibuat oleh Kemenkes maupun Satgas Covid-19 bisa dijalankan dan diimplentasikan. Pada sesi sosialisasi sendiri, bertindak selaku moderator Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat dengan narasumber lainnya Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan. (hupmas kpu ri dianR/foto: jap/ed diR)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id - Komisioner KPU Jawa Timur Nurul Amalia didampingi Komisioner KPU Ngawi Putra Adi Wibowo SW, melakukan monitoring kegiatan Coklit di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Ngawi, Rabu (30/7/2020). Diantara  rumah  yang  dikunjungi adalah kediaman Denny Caknan pelantun lagu Kartonyono Medot Janji, yang berada di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi. Menanggapi hal tersebut, Putra Adi mengatakan bahwa  Coklit dilakukan kepada semua keluarga, untuk mendata pemilik hak pilih. Putra menambahkan, kunjungan ke rumah rumah Denny itu sekaligus mendampingi PPDP. Ini mnjadi  bagian upaya dari KPU untuk mengabarkan kegiatan Coklit pada  masyarakat luas. Sebelumnya, pada 18 Juli 2020, juga telah dilaksanakan Gerakan coklit serentak, dimana ditandai dengan apel serentak, serta coklit PPDP ke berbagai tokoh yang dikenal publik. PPDP di coklit ke rumah tokoh atau pribadi yang dikenal luas oleh masyarakat setempat. Dimana diantaranya, terdapat artis, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman dan sosok publik lainnya. (humas/ngw/ari)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id –  Jumlah pengguna internet di Indonesia menempati urutan terbanyak ke delapan di dunia. Internet sendiri sudah menjangkau 64% Penduduk Indonesia. Dalam penggunaan internet, masyarakat kita rata-rata menghabiskan waktu 8 jam sehari. Demikian hasil riset dari Hoot Suite akhir Januari 2020, yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima Aequina dalam Seminar Pilkada Hebat Tanpa Hoax. Menurut Prima, dengan semakin bergantungnya orang pada internet, maka harus memahami sisi positif maupun negatif. “Internet khususnya Media Sosial memiliki banyak sisi positif. Namun jangan lupa untuk mewaspadai sisi negatif yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama penyebaran konten hoax.” Kata Prima dihadapan Siswa Siswi SLTA peserta Seminar Pilkada Hebat Tanpa Hoax yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi tersebut. Pada tahun Pemilu, seperti 2019 lalu, tren hoax meningkat, dengan didominasi hoax Politik. Untuk itu ia mengajak para pelajar untuk menjadi generasi milenial yang cerdas dalam bermedsos. “Diantaranya adalah dengan cara tidak membuat dan tidak menyebarkan hoax. Kita, apalagi adik-adik pelajar harus menjadi pelajar yang santun dalam share di medsos. Jangan lupa mengecek kebenaran sumber informasi, lalu jangan mudah tersulut emosi karena berbeda pandangan atau pilihan. Berikutnya, perlu mengasah kemampuan literasi dan aktif dalam diskusi-diskusi termasuk diskusi online, lalu ikuti akun resmi lembaga pemerintah. Ikuti juga informasi dari akun Medsos KPU sebagai penyelenggara Pemilu atau Pemilihan.” Kegiatan Seminar di aula perpustakaan Daerah Ngawi tersebut, dilaksanaakan dengan protokol Pencegahan Covid, serta disiarkan langsung melalui Chanel Youtube Ngawi Smart. Adapun narasumber yang hadir, selain Ketua KPU adalah Fetty Kumiawati, S.I.Kom Ketua Relawan TIK Kabupaten Ngawi dan Satriana  Mahasiswi Hukum Universitas Brawijaya. (Humas/Bim)

Catatan Komisioner Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi. Jaminan terdaftarnya pemilih tanpa diskriminasi tersebut termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui daftar pemilih secara mudah, serta dapat memperbaiki data apabila terdapat kekeliruan atau perubahan data pemilih. Daftar pemilih akan menjadi komponen utama yang menentukan kualitas suatu penyelenggaran pemilu atau pemilihan. Untuk itulah, dalam menciptakan data yang mutahir, KPU melaksanakan kegiatan Coklit. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung, untuk memastikan dan mendata siapa saja yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil bupati ngawi tahun 2020, sebanyak 1797 Petugas PPDP telah melakukan actIon Coklit dengan mendatangi Pemilih dangan cara door to door. Sampai dengan hari ke 15 dalam pelaksanaan coklit ini, berdasar update progres data yang diterima oleh KPU Kabupaten Ngawi, pemilih yang sudah tercoklit mencapai 69% dari total jumlah 722.686 pemilih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan coklit ini dimulai pada tanggal 15 Juli yang lalu. Ditulis oleh Aman Ridho Hidayat, SE

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id – Jelang dua minggu kegiatan coklit Pilbup Ngawi 2020, KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian. Kegiatan bertempat di Notosuman Watualang Ngawi, Selasa siang 28 Juli 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut PPK dari 19 Kecamatan yang membidangi Data. Kegiatan dimaksud untuk mengetahui kendala pelaksanaan coklit di lapangan serta meningkatkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih. (humas/Uj)

Ngawi, kab-ngawi.kpu.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi II, Johan Budi mengadakan kunjungan di KPU Kabupaten Ngawi, Selasa siang (28/7/2020). Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Aman Ridho Hidayat, Sudarsono, Sekretaris Eddy Sukamto menemui Johan Budi di ruang Media Center.  Dalam pertemuan tersebut,  disampaikan beberapa hal terkait kesiapan KPU Ngawi dalam menyelenggarakan Pilbup pada 9 Desember mendatang. Aman Ridho Hidayat menyampaikan bahwa tidak ada kesulitan berarti dalam melaksanakan tahapan sesuai protokol Kesehatan. KPU Ngawi juga dibantu Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan untuk mengadakan rapid test kepada penyelenggara beberapa waktu lalu. Johan Budi menyampaikan agar jika menemukan kendala dan kesulitan untuk disampaikan. Pihaknya meminta agar dalam penyelenggaraan Pilkada dimasa pandemi, kesehatan tidak dinomor duakan. Turut juga dalam pertemuan, Komisioner KPU Jatim Nurul Amalia. (humas/Ds)