Berita Terkini

kab-ngawi.kpu.go.id - Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi melakukan kunjungan kelembagaan ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Ngawi di Kecamatan Karangjati pada Rabu (3/6/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dimulai tepat pada pukul 11.00 WIB. Kunjungan lapangan ini dihadiri oleh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Ngawi, di antaranya Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM dan Parmas), serta didampingi oleh staf sekretariat dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kedatangan rombongan KPU Kabupaten Ngawi disambut langsung oleh jajaran pengurus baru DPD PSI Kabupaten Ngawi. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD, Sekretaris, Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO), beserta jajaran pengurus inti partai tingkat kabupaten. Agenda utama dari kunjungan ini adalah silaturahmi sekaligus melakukan koordinasi teknis mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester 1 Tahun Anggaran 2026. Momentum ini dimanfaatkan oleh KPU Ngawi untuk menyamakan persepsi serta melakukan pencocokan data awal terkait dinamika kepengurusan dan keanggotaan parpol di tingkat daerah sebelum memasuki akhir semester pertama. Anggota KPU Kabupaten Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhammad Prasetyo Nugroho, menyampaikan bahwa kunjungan sirkuit ini sangat penting dilakukan, terlebih bagi partai politik yang mengalami regenerasi atau perubahan struktur kepengurusan. "Kehadiran kami di sini esensinya adalah silaturahmi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan jajaran pengurus baru DPD PSI Ngawi. Selain itu, kami juga berkoordinasi secara teknis terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan untuk Semester 1 ini. Melalui tertib administrasi dan pemutakhiran data yang valid sejak dini, kita bersama-sama dapat meminimalisir kendala teknis dalam tahapan-tahapan kepemiluan ke depan," ujar Prasetyo. Selain membahas aspek data, pertemuan ini juga menjadi sarana bagi KPU Ngawi untuk memastikan saluran komunikasi informasi regulasi dapat tersampaikan dengan baik kepada petugas penghubung (LO) partai, sehingga koordinasi ke depan dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Melalui agenda kunjungan langsung seperti ini, KPU Kabupaten Ngawi terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip pelayanan prima, transparansi, dan keterbukaan kepada seluruh partai politik demi terciptanya tata kelola administrasi pemilu yang berkualitas di Kabupaten Ngawi. (ATH/Tim JDIH KPU Kabupaten Ngawi/Foto: Iqbal)

kab-ngawi.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi terus bergerak secara maraton menyambangi kantor partai politik di tingkat lokal. Pada Kamis (4/6), giliran Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Ngawi yang menjadi tujuan kunjungan kelembagaan jajaran pimpinan KPU Ngawi. Pertemuan tatap muka tersebut dilangsungkan mulai pukul 11.00 WIB. Delegasi KPU Ngawi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Ngawi, dengan didampingi oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhammad Prasetyo Nugroho, serta didukung oleh jajaran staf pelaksana dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kehadiran rombongan KPU Ngawi ini disambut secara resmi oleh Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Ngawi bersama segenap jajaran pengurus inti partai. Pertemuan yang dikemas dalam suasana dialogis ini memprioritaskan agenda silaturahmi sekaligus pemantapan teknis terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan untuk Semester I di tahun anggaran 2026. Melalui forum ini, KPU Ngawi melakukan reviu awal mengenai keselarasan administrasi kepengurusan guna memastikan basis data parpol tetap mutakhir dan akurat secara berkala. Anggota KPU Kabupaten Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhammad Prasetyo Nugroho, mengapresiasi keterbukaan jajaran pengurus DPD Partai Gelora Ngawi dalam mendukung proses pemutakhiran data semesteran ini. "Kunjungan ini merupakan langkah proaktif kami untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data partai politik di Semester I berjalan lancar tanpa kendala administratif. Komunikasi dua arah antara KPU, Ketua DPD, dan pengurus Partai Gelora sangat krusial dalam menyamakan pemahaman regulasi. Dengan koordinasi yang intensif ini, kita berharap pemeliharaan data kepemiluan ke depan semakin berkualitas dan tertata rapi," ungkap Prasetyo. Selain membahas sinkronisasi data, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi interaktif mengenai optimalisasi peran pengurus dalam menanggapi dinamika regulasi teknis. KPU Ngawi menegaskan komitmennya untuk selalu membuka pintu konsultasi demi memberikan pelayanan yang setara, transparan, dan profesional kepada seluruh partai politik di Kabupaten Ngawi. (ATH/Tim JDIH KPU Kabupaten Ngawi/Foto: Naam)  

kab-ngawi.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 pada Senin (1/6/2026) di halaman Kantor. Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ngawi, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, staf sekretariat. Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan peran penting Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam upacara tersebut, Anggota KPU Kabupaten Ngawi, Janie Triangga Luh Praminto, bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar momentum untuk mengenang rumusan dasar negara, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat komitmen seluruh anak bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan rumah besar bagi keberagaman Indonesia yang telah terbukti mampu mempersatukan berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut disampaikan bahwa di tengah perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan tantangan global yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Semangat gotong royong, toleransi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap kemanusiaan harus terus ditanamkan dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi jajaran penyelenggara pemilu, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Integritas, profesionalitas, kemandirian, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, seluruh jajaran pegawai KPU Kabupaten Ngawi meneguhkan semangat untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila serta pengamalannya dalam pelayanan dan kinerja. (Tim Partisipasi masyarakat SDM KPU Ngawi/Dok WeningAsih/ Fajar Mahardhika)

kab-ngawi.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi melaksanakan take podcast Program TPS 3521 pada Kamis, 22 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi media edukasi kepemiluan yang dikemas secara santai, dialogis, dan menyasar generasi muda. Program yang dikemas dalam Podcast TPS 3521 hadir sebagai ruang diskusi publik yang mengangkat isu-isu demokrasi di Kabupaten Ngawi. Pada episode kali ini, KPU Kabupaten Ngawi mengusung tema “Gen Z Bersuara, DPRD Mendengar, Aspirasi Anak Muda, Harapan Masa Depan Bangsa.” Melalui tema tersebut, podcast ini menegaskan pentingnya peran generasi Z dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih pemula, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan arah kebijakan masa depan bangsa. Di sisi lain, podcast ini juga menjadi jembatan komunikasi antara generasi muda dengan lembaga legislatif daerah. KPU Kabupaten Ngawi berupaya menghadirkan ruang dialog yang lebih inklusif, agar aspirasi pelajar dan anak muda dapat tersampaikan secara langsung kepada para pemangku kebijakan. Demokrasi dipandang tidak hanya berhenti pada proses pemilihan, tetapi juga pada keberlanjutan komunikasi antara rakyat dan wakilnya. Narasumber dalam episode ini yaitu: Dr. H. Yuwono Kartiko, SE., MM Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, dan Cakra Wira Kalingga Ketua OSIS SMAN 1 Ngawi. Podcast dipandu oleh host Bimo Wartono yang mengemas diskusi secara ringan namun tetap edukatif. Kegiatan take podcast ini kemudian ditayangkan secara resmi di kanal YouTube KPU Kabupaten Ngawi pada 10 Juni 2026 melalui link: https://www.youtube.com/watch?v=if8I-2NFTWE&t=72s KPU Kabupaten Ngawi berharap, melalui tayangan ini, literasi demokrasi di kalangan generasi muda semakin meningkat serta mampu mendorong partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. (KPU Ngawi/Dok Wening-Dhika).

Jejak Historis Hari Reformasi 21 Mei 2026 kab-ngawi.kpu.go.id – Setiap tanggal 21 Mei, bangsa Indonesia mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi, yaitu Hari Reformasi. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perubahan besar yang terjadi pada tahun 1998, ketika gelombang aspirasi masyarakat mendorong lahirnya era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi generasi yang mengalami langsung peristiwa tersebut, Reformasi bukan sekadar catatan sejarah. Reformasi adalah titik balik yang mengubah berbagai aspek kehidupan nasional, mulai dari sistem politik, tata kelola pemerintahan, hingga ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Jejak Historis Reformasi 1998 Menjelang akhir dekade 1990-an, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Krisis ekonomi Asia yang melanda sejak tahun 1997 berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nilai tukar rupiah melemah, harga kebutuhan pokok meningkat, dan kondisi ekonomi nasional mengalami tekanan yang signifikan. Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai tuntutan dari mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen bangsa yang menghendaki perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Momentum tersebut kemudian dikenal sebagai awal Era Reformasi. Reformasi dan Perkembangan Demokrasi Indonesia Salah satu warisan terbesar Reformasi adalah terbukanya ruang demokrasi yang lebih luas bagi masyarakat. Berbagai perubahan penting lahir pasca-Reformasi, antara lain: Penguatan kebebasan pers. Pemilihan umum yang lebih demokratis. Penguatan lembaga-lembaga negara. Otonomi daerah. Kebebasan berserikat dan berkumpul. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Demokrasi yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang tersebut. Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan Reformasi di Era Digital Lebih dari dua dekade setelah Reformasi, tantangan demokrasi mengalami perubahan bentuk. Jika dahulu perjuangan berfokus pada keterbukaan politik, saat ini tantangannya adalah bagaimana menjaga kualitas demokrasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Media sosial memberikan ruang partisipasi yang sangat luas. Namun pada saat yang sama, muncul tantangan berupa hoaks, disinformasi, polarisasi, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, semangat Reformasi tidak cukup hanya diperingati setiap tahun, tetapi perlu diwujudkan melalui perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan pendapat, menggunakan informasi secara bijak, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga Semangat Perubahan Reformasi mengajarkan bahwa perubahan dapat terjadi ketika masyarakat memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa. Hari Reformasi bukan hanya tentang mengenang peristiwa tahun 1998, tetapi juga tentang menjaga semangat untuk terus memperbaiki diri, memperkuat demokrasi, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena pada akhirnya, demokrasi yang kuat bukan hanya dibangun oleh lembaga negara, tetapi juga oleh warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan bersama. Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Berbagai referensi sejarah Reformasi Indonesia. Penyusun : Tim Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Ngawi.

kab-ngawi.kpu.go.id - Jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 di Lingkungan KPU. Pertemuan daring tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting langsung dari Ruang Media Center KPU Kabupaten Ngawi pada Senin (18/5). Kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Rapat koordinasi tersebut diikuti secara penuh oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ngawi, Sekretaris, serta para Kepala Subbagian (Kasubbag) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi. Agenda nasional ini berpusat di Kantor Inspektorat Utama Setjen KPU RI di Jakarta dan diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rangkaian acara diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Inspektur Wilayah I, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Ketua KPU RI. Agenda kemudian diteruskan dengan penayangan video komitmen pimpinan serta pengarahan penting dari Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, dan Plt. Inspektur Utama. Pengarahan tersebut menekankan kepatuhan penuh terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 mengenai evaluasi Zona Integritas. Memasuki sesi utama, KPU RI menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Materi yang disampaikan mengupas tuntas strategi pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan KPU, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif bersama seluruh peserta. Di sela-sela kegiatan, Anggota KPU Kabupaten Ngawi Divisi Hukum dan Pengawasan, Sudarsono, memberikan tanggapan mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh internal satuan kerja KPU Ngawi setelah mendapatkan pengarahan ini. "Kami di Divisi Hukum dan Pengawasan akan segera melakukan koordinasi intensif dengan seluruh subbagian untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen pendukung (evidence) yang dipersyaratkan oleh Kemenpan RB betul-betul valid dan mencerminkan transparansi kerja yang ada di KPU Ngawi," ujar Sudarsono. Beliau juga menambahkan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di tingkat sekretariat akan terus ditingkatkan demi membentengi lembaga dari potensi pelanggaran. Pada sesi sore, jajaran pimpinan dan sekretariat KPU Ngawi menyimak pemaparan teknis dari Auditor Madya Wilayah I mengenai mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. Instrumen penilaian mandiri ini menjadi tolok ukur kesiapan bagi setiap satuan kerja sebelum diajukan ke tahapan penilaian nasional, hingga akhirnya keseluruhan rangkaian kegiatan ditutup secara resmi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI. Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Ngawi berkomitmen mempercepat pemenuhan seluruh indikator dan dokumen pendukung Zona Integritas. Langkah proaktif ini diharapkan dapat mengukuhkan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi demi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026. (ATH/Tim JDIH KPU Kabupaten Ngawi/Dok: Iqbal)